PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
( Studi Kasus POLDA Sumbar)

Oleh

(Ben Aras BP 04211007,  dibawah bimbingan Prof.Dr. Elwi Danil, SH,MH 
dan Dr. Ismansyah, SH,MH)

ABSTRACT

Fight against the corruption have to be the firs priority, couse it could distub and slow the national development down, and also damaging to the nation montality and influence the social life as well, so we have to do an effort and hard working at all sections dealing with the corruption, recently the investigation team also the cooruption destroyment committee.  Involvement of Police investigation team were conflusing half of the law expert, even becoming a polemic.
	Based on the cose, this research would be formulated as following : (1) How is the job execution and the authority of police department in investigating the corruption (2) what was the problems that appearing in the investigation (3) what kind of effort that have to be done by the police department on solving those problems.
	The clim of the research is : to find out the execubrbron of the job and authority of police department in investigation the corruption, and to know the problems on the way, also the efforts that have to be done for it.  This research was exeluted at West Sumatra region police department by sosio-legal research approachment.  The sorce was the criminal investigation department of corruption in West Sumatra region police department.  The data that gained in the field as the primary data was analyzed Qualitative.
	The research resulting that (1) the job and outhority execution (extra) of police Departement in investigating the corruption was not maximum yet, basides, appearance of the signs that contrak with the rule of law between police department and Public prosecutor in the investigation was still not match with the Book of Law Which is : (2) The problems that appear in job execution.  Hardly to call and catch if the corruption was done by the  region government or legislative concil.  The investigation have ask for the arrestment letter first from governor and if the corruption was done by the national government or legislative council, also minister, the arrestmen permittion would be from the president.  Also the lack of coordination between the police dapartement investigator and also the public prosecutor in handing the corruption, and the difference in understanding the investigation process. So it was interpretated as the needs of each department (3) The effort that have been done by the police department to get through the problems was asking the ealling letter for the accuser to be coning for the checking day and then the investigator of both, police department and public prosecutor increase the coordination flor the good understanding, compatibility and responsible in their duty to reach the clim of one judgment system, which is one community.

I.	Pendahuluan
1.1	Latar Berlakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatu mesti berdasarkan pada aturan-aturan hukum, terutama sekali diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan dasar legitimasinya untuk menegakkan hukum.  Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  telah memberikan ekstensifikasi kewenangan kepada polisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan pada masyarakat1)  Dengan demikian tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan berhak menerima laporan dan pengawasan atas suatu tindak pidana sesuai ketentuan KUHAP terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) “Wewenang penyidik antara lain :
a.	Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b.	Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
c.	Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini pengertian penyidik dalam Pasal 1 KUHAP yang berbunyi :
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

		Dalam melaksanakan tugas penegak hukum, kepolisian juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, sebagai unsur ketentuan dari Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.  Salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan dibidang tindak pidana korupsi yaitu masalah yang tidak luput suatu Negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, dimana korupsi tersebut karena latar belakang politik, social ekonomi dan budaya.  Selain dari akibat kondisi tersebut juga disebabkan oleh karena lemahnya mekanisme control atau lemahnya iman seseorang yang dapat menjadi peluang bahkan pendorong terjadinya korupsi.  
		Pemberantasan tindak pidana korupsi daruslah diberi prioritas karena bias mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, juga merusak mental bangsa dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.  Oleh sebab itu perlu upaya dan kerja keras pada segala sector dengan maksud menanggulangi korupsi tersebut.
	Berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 50 ayat (1) menyatakan :
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan belum melakukan penyelidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Oleh karena itu penyidik Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.  Namun demikian, penyidik Polri wajib memperhatikan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal ditemukannya tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Penjelasan resmi dari bunyi pasal di atas “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri komoditi berjangka atau bidang moneter dan keuangan yang bersifat sektoral, canggih dan dilakukan oleh tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara.

1.2	Rumusan Masalah
Pokok permasalahan yang timbul pada tugas dan wewenang kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah :
1.2.1	Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi
1.2.2	Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi
1.2.3	Upaya-upaya apakah yang telah ditempuh oleh kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
1) Amir Syamsuddin, Ketentuan hal hukum.  Media Sudaneis, Rabu 3 Nov 2004, hal 2.                  
1.3	Tujuan Penelitian
1.3.1	Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi
1.3.2	Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi
1.3.3	Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah ditempuh oleh kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

1.4	Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.
1.4.1	Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hokum terutama dalam tugas dan wewenang kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi
1.4.2	Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kepolisian daerah Sumatera Barat sehubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam proses penyidik tindak pidana korupsi.

1.5	Kerangka Teoritis dan Konseptual
1.5.1	Kerangka Teoritis
Dalam kerangka teoritis mencakup tugas polisi dan tujuan peradilan pidana.  Polisi diharapkan dapat menggunakan wewenang dalam penyidikan tidak hanya sekedar supaya tersangka didakwa, tetapi dalam kaitannya dengan tujuan peradilan pidana Mampu menilai dan menggunakan wewenang tersebut sesuai dengan tujuan peradilan pidana.  Polisi juga mempunyai wewenang yang dapat dilihat dari Undang-undang No.2 Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 dan Pasal 16 serta KUHAP.  Disampiang wewenang adalagi Penyidik yang saat ini penyidik tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri.  Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, membingungkan sebagian pakar hukum pidana bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media.  Dasar hukum tentang kewenangan Penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 adalah Pasal 14 ayat (1) a, yang bunyinya sebagai berikut : Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  Dengan demikian maka penyidik Polri juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

1.5.2	Kerangka Konseptual
1.5.2.1	Tugas Polisi berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :
a.	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b.	Menegakkan hukum
c.	Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
1.5.2.2	Pandangan para ahli tentang tugas kepolisian 
Masalah-masalah dalam melaksanakan tugas, polisi adalah sebagai sub system peradilan pidana harus berpedoman pada KUHAP dalam arti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya (discretion power) adalah dalam rangka penegakan hukum.
Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris discretion yang menurut kamus yang disusun John M Echols, dkk diartikan kebijaksanaan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.  Sedangkan menurut kamus hokum yang disusu oleh J.C.T Simorangkir dkk diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam tiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. 6)
6) M. Faal, SH, MH, Dipl. Es. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, 1991. hal. 15.
1.6	Metode Penelitian
1.6.1	Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum sosiologis (socio legal research).  Penelitian ini dilakukan terhadap data primer atau berdasarkan kenyataan dilapangan, serta bahan yang menyangkut materi yang berhubungan dengan topic penelitian sebagai data sekunder.  Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan. 8)

8) Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal 13.

1.6.2	Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Polda Sumatera Barat.  Alasan pemilihan Polda Sumatera Barat ditetapkan secara purposive, karena di polda Sumatera Barat yang ada satuan reskim korupsi.  Tempat yang dipilih menjadi lokasi penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.3	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan responden dan informan.  Adapun alat atau instrument yang digunakan dalam kenyataan pengumpulan data adalah pedoman wawancara terstruktur (Structured interview guide) yang telah disiapkan terlebih dahulu.  Responden atau informan adalah Kasat Tipikor Polda Sumatera Barat dan 3 orang penyidik Pembantu bagian tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Barat.

1.6.4	Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, data skunder dan data dapat diperinci sebagai berikut :
a.	Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian.
b.	Data sekunder yaitu data diperoleh melalui berbagai leteratur dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait  seperti Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.  Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
1.6.5	Analisis data
Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan tertentu dalam rangka menginterprestasikan data sesuai dengan susunan data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah berkaitan dengan itu, maka seluruh data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yang membuat penafsiran terhadap data dengan bertolek dari konsep-keonsep yang dianut dalam kerangka teoritis, sehingga hasil dapat dirumuskan dalam kesimpulan.

II.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi
2.1	Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak/jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian.  Kata-kata yang bernuansa menghina atau menfitnah.  Penyuapan Niet ambtelijik corrptie: dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, penggelapan uang penerimaan yang sogok dan sebagainya.
	Menurut Tresna tindak pidana korupsi adalah sebagai suatu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. 9)     
________________________
9) R. Tresna, Azaz-azaz Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1983, hal 16

Makna korupsi berkembang dari waktu kewaktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negative.  Semua istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik.  Kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu.  Jhon A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya “Theft the City” Reading on Corruption in Urban Amerika, berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klafikasi antara lain sebagai berikut 
1.	Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.	Rumusan Korupsi dari Sisi Pandang Sosiologi
Pengkajian makna korupsi secara sosiologi, jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas, dalam bukunya “The sociology of Corruption” yang antara lain, menyebutkan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi.  Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat 9).     Termasuk dalam hal ini pemerasan yakni permintaan pemberian uang masuk lain yang dapat menggoda pejabat termasuk juga permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam tugas-tugas public.  Sesungguhnya istilah itu sering pula dikenal pada pejabat-pejabat yang menggunakan dan public yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.
Menurut Hussein empat tipe korupsi dalam prakteknya meliputi cirri-ciri sebagai berikut:
1.	Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
2.	Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
3.	Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik
4.	Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum.
5.	Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan  keputusan yang tegas dan mereka maupun mempengaruhi keputusan.
6.	Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan atau masyarakat umum.
7.	Setiap bentuk korupsi adalah penghinaan kepercayaan.
8.	Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9.	Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

2.2	Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Pada tahun 1957 oleh penguasa militer (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) telah dikeluarkan peraturan untuk memberantas korupsi seperti yang telah disebut didalam bab I yang penting untuk dicatat dalam peraturan itu adalah mengenai pengertian perbuatan korupsi yang bersifat luas, yaitu : “Perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara”.  Di dalam perkembangannya ternyata pengertian yang luas ini selalu muncul sebagai unsure yang penting.	

2.3	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
A.	Tindak Pidana Korupsi di Luar KUHP 
1.	Tindak pidana korupsi yang bersifat umum.
 Artinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah atau Negara, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan masyarakat umum yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999.
2.	Penyalah Gumaan Kewenangan/Kekuasaan
Hal ini diatur Pasal Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3.	Memberikan Hadiah dengan mengingat Kekuasaan
Hal ini dituangkan dalam Pasal 13 Undang-undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberian hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun.

B.	Tindak Pidana Korupsi Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
Pembentukan Undang-undang menciptakan tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 21 sampai 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.
Pasal 21 yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-.

2.4	Penyimpangan-penyimpangan Terhadap KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
III.	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
3.1	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tugas dan wewenang Kepolisian yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tidak luput dari aturan-aturan KUHAP dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik.  Kepolisian berhak menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat atas suatu kejadian yang dapat menganggu keamanan dan ketentraman masyarakat atau suatu kejahatan serta tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.
1.	Penangkapan
2.	Penahanan
3.	Pengeladahan
4.	Penyitaan

3.2	Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Dalam melakukan tugasnya penyidik haruslah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan setiap langkah dan tindakannya harus senantiasa berpijak pada tugas dan wewenang dalam kerangka organisasi dan pola ketatalaksanaan kepolisian.

3.3	Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi Kendala-kendala tersebut
Beranjak dari apa yang telah dilakukan terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Barat, kepolisian dan kejaksaan merupakan tangan pertama dalam proses perkara tindak pidana korupsi.  Penyidikan harus memahami, peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus benar-benar menjunjung tinggi hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani.

IV.	Kesimpulan dan Saran
A.	Kesimpilan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis tarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah didepan, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :
1	Pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum maksimal dilakukan oleh kepolisian disamping  itu adanya gejala yang bertentangan dengan asas-asas fundamental dari Rule of Law maksudnya antara kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi masih ada melakukan tugas dan wewenangnya, tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2	Kendala-kendala yang temui dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu sulitnya memanggil dan penangkapan apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat/DPR tingkat Kabupaten/Kota maka penyidik harus mendapat izin pemanggilan
3	Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi Kendala-kendala tersebut
Beranjak dari apa yang telah dilakukan terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi di Polda Sumatera Barat, kepolisian dan kejaksaan merupakan tangan pertama dalam proses perkara tindak pidana korupsi.  Penyidikan harus memahami, peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus benar-benar menjunjung tinggi hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani.

B.	Saran-saran
Dari hasil penelitian ini dapat dikemukan beberapa saran yang dapat kiranya dijadikan masukan para pihak sebagai berikut.
1.	Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian diharapkan berdasar kepada Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 diatur sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.  Sejak itu penyidik Polri secara aktif melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi.
2.	Untuk mempercepat proses pemanggilan/ penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi, penyidik meminta izin kepada Gubernur bersamaan dengan surat pemanggilan tersangka, apabila penyidik telah mempunyai cukup bukti maka proses penyidikan dilakukan ke tahap penyidik lanjutan.
3.	Penyidik Polri harus mampu memahami hubungan tata kerja dalam manajemen suatu lembaga atau instansi.  Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan prosedur tindakan kepolisian dalam penyidikan tindak korupsi.

Daftar Kepustakaan
Echols dan Hasan Shadily, 1977.  Kamus Bahasa Inggris – Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Haris. H. 1978, Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta

Kligard, Robert, 1998, The Political and Ekonomic Risk Consultancy Ltd, Jakarta.

Pradja, Achmad S. Soemadi, 1975,  Pokok-pokok Hukum Acara Pidana, Alumni Bandung.

Soejono D, 1992,  Pemeriksaan Menurut KUHAP, Ghalia, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta.

Tresna R,  Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.