Denny Afriyuliany, Denny Afriyuliany (2009) Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pada Kasus PT. Sindoll Pratama. Other thesis, Fakultas Hukum..
PDF (Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pada Kasus PT. Sindoll Pratama)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (447Kb) |
Abstract
Keterpurukan ekonomi, tingkat infiasi yang meningkat, serta terperosoknya nilai rupiah pada masa krisis ekonomi di Indonesia, telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utang-utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan (pailit). Dilihat dari segi hukum, hal di atas memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang- piutang ini secara cepat, efektii efisien, dan adil. Hadimya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 20A4 Entang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan UUKPKPU), merupakan Undang-Undang Kepailitan baru yang dirasa memenuhi kebutuhan para investor perusahaan untuk menyelesaikan rnasalah utang-piutang mereka. Untuk mgndapatkan data yang dibutuhkan digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku tersebut dengan kehidupan nyata di dalam rnasyar4kat. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang dipakai adalah analisis data deskriptif kualitatif. Pokok permasalahan inilah yang dialami oleh PT. Sindoll Pratama yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat- Putusan pailit tersebut menimbulkan berbagai akibat huk-um baik bagi perusahaan itu sendiri maupun para kreditornya. Salah satunya adalah akibat hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan (BND yang pada kenyataannya berada di luar proses putusan pernyataan pailit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keistimewaan bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Salah satunya adalah kedudukannya sebagai Kreditor Separatis dalam menggunakan haknya untuk mengeksekusi objek hak tanggungan dari harta debitor pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 29 Nov 2010 08:09 |
Last Modified: | 29 Nov 2010 08:09 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6281 |
Actions (login required)
View Item |