Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Darwin, Dedy (2014) Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (576Kb)

Abstract

Sejalan dengan tujuan Reformasi dan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, tuntutan pelaksanaan demokrasi di negara ini terjadi perubahan dalam menentukan pemilihan kepemimpinan Secara langsung oleh rakyat, baik kepemimpinan di tingkat nasional maupun kepemimpinan di tingkat daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi pemiiihan Kepala Daerah secara langsung dikarenakan kebijakan Kepala Daerah yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat sedangkan tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mempermudah dalam pengawasan kinerja dari Kepala Daeruh untuk lebih transparan kepada publik. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, maka dalam peraturan teknis penyelenggaraannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pemilihan tersebut diselenggarakan oleh suatu lembaga independent dan Non Partisan yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Penulis melihat ada empat permasalahan pokok dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu : bagaimana prosedur pencalonan dan proses penetapan calon terpilih Kepala Daerah Sumatera Barat pada pemilihan langsung, kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dilakukan penyelenggara dalam pelaksanaannya. Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian hukum Yuridis Sosiologis, untuk mendapatkan data sekunder maupun data primer dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara dan studi dokumen. Data-data yang diperoleh, dianalisa melalui metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasii penelitian, penulis berkesimpulan bahwa rentang waktu yang terlalu singkat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka Komisi Pemililian Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara melakukan suatu tahapan. Hal ini dikarenakan tahapan yang dibuat oleh penyelenggara untuk lebih mempermudah dalam mensosialisasikan pelaksanaan peraturan pemerintah, kepada masing-masing pasangan calon sehingga waktu yang singkat bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara dengan baik. Berkenaan penetapan calon terpiiih, penyelenggara dalam menetapkan pemenang pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Pasal 95 ayat (2) dari peraturan pemerintah, hai ini karena dari hasii penghitungan suma sah, tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara melebihi 50 %. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut seperti masalah sosialisasi dan pendaftaran pemiiih, kampanye dan pengorganisasian antar lembaga, teknis pelaksanaan dan mengenai logistik. Sedangkan upaya-upaya penyelenggara mengatasi permasalahan Pilkada yaitu dengan melakukan koordinasi kembali dengan semua pihak yang terkait untuk bisa bekerjasama yang lebih baik demi mensukseskan pesta rakyat di daerah.

Actions (login required)

View Item