TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

Kurnia, Ade (2014) TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (702Kb)

Abstract

Kekuasaan eksekutif di Indonesia identik dengan jabatan seorang Presiden. Presiden merupakan orang pertama yang dapat menentukan arah kebijakan suatu negara. Oleh karena itu perlu suatu p�engaturan tentang jabatan Presiden ini. Di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi yang masing- masing mengatur secara tersendiri mengenai jabatan presiden. Akan tetapi, pengaturan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen adalah yang paling baik, apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipiiih langsung oleh rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis tentang: "TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA'. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan apa-apa saja kekuasaan dan kewajiban presiden menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu dengan diamandemennya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 6A ayat (1) menyebutkan: "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Serta dengan diundangkannya Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, maka pada tanggal 5 Juli 2004 dilaksanakanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama di Indonesia. Pada pemilihan umum presiden ini memunculkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf kalla sebagai pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, mengenai kekuasaan dan kewajiban presiden menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen yaitu kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan, kekuasaan dibidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial dan kekuasaan di bidang hubungan luar negeri. Mengenai permasalah ini, maka penulis menyarankan untuk tetap mempertahankan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat, hendaknya pendidikan seorang presiden sekurang- kurangnya Strata-1, hendaknya kekuasaan presiden tetap ada batasannya sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dan budaya executive heavy dihapuskan.

Actions (login required)

View Item