PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA BATUSANGKAR)

Anisa, Anisa (2009) PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA BATUSANGKAR). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA BATUSANGKAR)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (661Kb)

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama tujuh tahun. Tetapi penerapan pidananya di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari pidana yang diberikan terhadap pelaku. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Apakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 di pengadilan negeri Batusangkar? 2. Apakah kendala yang dihadapi Hakim dalam penerapan pidana tersebut dan upaya mengatasinya. Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis yaitu dengan melihat hukum dan prakteknya di lapangan, melalui pengumpulan data, studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa 1. Pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya terlaksana menurut UU No. 23 Tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar dakwaanya dalam mendakwa pelaku pidana kekerasan terhadap anak. 2. Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar juga menghadapi kendala dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut UU No.23 Tahun 2002, baik yang datang dari aparat penegak hukum yang terkait maupun dalam mengungkap kebenaran materil dari perkara tersebut. Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan pidana menurut Undang- Undang Perlindungan Anak perlu dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum terutama oleh Jaksa, Jaksa seharusnya lebih memfokuskan pemberian perlindungan anak berdasarkan pada Undang-undang perlindungan Anak. Dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 sebagai dasar dakwaannya, selain itu perlu diadakannya sosialisasi Undang-undang tersebut kepada seluruh aparat penegak hukum yang terkait dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana.

Actions (login required)

View Item