KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Netriawan, Sandi (2008) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (660Kb)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari ratusan daerah dengan keberagaman potensi sumber daya di masing-masing daerah. Dengan wilayah yang luas diperlukan pengaturan dan pembinaan untuk pengembangan potensi sumber daya daerah tersebut. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi itu menjadi aktual berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut (local autonomy). Otonomi sebagai manifestasi dari asas desentralisasi telah menjadi konsensus nasional sejak masa kemerdekaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang tersebut menganut prinsip Otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah antara lain: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tingkat Provinsi. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis Sosiologis. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan ini adalah sering terjadi konflik kewenangan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah, jadi banyak aturan atau keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, karena aturan atau keputusan tersebut termasuk dari pada kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan proses konsolidasi Pemerintahan Pusat dengan Daerah. Ini bertujuan agar mengetahui pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan daerah untuk aspek-aspek yang lebih detil. Sehingga, kalau ada persoalan, biar lebih jelas yang mana kewenangan pusat, yang mana kewenangan daerah. Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item