PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Darmadi, Dedet (2008) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (521Kb)

Abstract

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta berbagai aturan pelaksanaannya. Dalam peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal yang bersifat kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman nomor 1 Payakumbuh. Penulis mencoba mencari jawaban dari permasalahan yang di kemukakan yaitu mengenai ruang lingkup pengawasan DPRD, tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota serta faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukan diatas, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota belum terselenggara sebagaimana mestinya hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, baik kendala dari peraturan perundang-undangan maupun teknis lapangan.

Actions (login required)

View Item