TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI KOTA PADANG (STUDT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMBAR)

Erick Eryo Adami, Erick Eryo Adami (2007) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI KOTA PADANG (STUDT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMBAR). Other thesis, Fakultas Hukum..

PDF (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI KOTA PADANG (STUDT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMBAR)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (656Kb)

Abstract

Hak cipta merupakan salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan bangsa. Hak cipta memiliki rnanfaat bagi penciptanya sendiri maupull bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara. Pencipta dan pemegang hak cipta mernilik hak eksklusif atas ciptaannya, dan berhak mendapatkan keunfungan ekonomis dari ciptaan tersetrut. Negara membe.rikan perlindungan terhadap hak cipta dan mengancam pelanggarnya dengan hukuman pidana. namun masih banyak terjadi pelanggararr hak cipta dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagairnana prosedur pendaftaran hak cipta, bentuk pelanggaran terhadap hali cipta dan usaha yang dilakukan pihak terkait dalam rangka perlindungan hak cipta, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan rnenggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapat yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif Dari hasil penelitian dapat ditarik kesirnpulan bahwa pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa didaftarkanpun, ciptaan yang telah dipublikasikan tetap ditindungi oleh undang-undang. Pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pemohon atau kuasa hukurnnya ke Direktorat Jenderal HaKI atau melalui Departemen Hukum dan FIAM di daerah. Pendaftaran hak cipta dilakukan sesuai prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahmr 2002 tentNtg t{ak Cipta- Pendaftaran hak cipta di Indonesia di lndonesia bersifat pasif, dan menganut sistem deklaratif. Bentuk pelanggaran terhadap trak cipta antara lain pembajakan dan penyebarluasan suafu karya cipta dengan tujuan komersil tanpa meminta izin dari penciptanya. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak di lapangan ditemui banyak kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum, kondisi sosial yang tidak rnendukung, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta kurangnya dana. Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan :{AM Sumbar dalarn mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan rneningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum aparat terkait dan anggota masyarakat dengan jalan nengadakan sosialisasi tentang pentingnya hak cipta dan perlindungannya.

Actions (login required)

View Item