PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)

Nia Angelita, Nia Angelita (2006) PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum..

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (660Kb)

Abstract

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan antara lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka Perurn Pegadaian terpacu untuk melakukan diversifikasi/pengembangan dalam usahanya yang salah satunya dengan mengeluarkan variasi kredit yang bernama Kreasi (Kredit Angsuran Dengan Sistem Fidusia) yang diatur melalui PP No.103 Tahun 2003 mengenai perubahan status Pegadaian menjadi Ferum. Tidak berbeda dengan gadai konvensional, objek pada Kreasi juga merupakan barang bergerak yang berwujud, tetapi ada perbedaan signifikan dalam prosedurnya bahwa dimana dalam kredit gadai konvensional barang jaminannya berada di tangan kreditur (Pegadaian), sedangkan dalam Kreasi, barang jaminannya berada ditangan debitur (nasabah). Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis, karcna banyak permasalahan dalam hukum yang dapat dijawab secara positif dengan membandingkan antara hukum dalam perundang-undangan (law in book) dengan praktiknya di lapangan (law in actian). Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet (eksekusi) barang jaminan dengan menggunakan sistem fidusia karena pemberian kredit pada fidusiahanya berdasarkan kepercayaan s�mata, dimana barang yang dijaminkan berada di tangan nasabah yang membutuhkan pinjaman dan ini beresiko bagi kreditur bila nasabah wanprestasi. Pelaksanaan kredit dengan menggunakan sistem fidusia di Perum Pegadaian mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999, tetapi nyatanya penulis menemukan pada praktiknya di Perum Pegadaian dimana prosedur pemberian barang jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai pendaftaran plafon kredit pada jumlah tertentu yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, padahal jelas dinyatakan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa fidusia lahir setelah melalui pendaftaran pada Kantor Fendaftaran Fidusia. Pada pemberian fidusia, bila adanya wanprestasi oleh nasabah maka dapat dilakukan eksekusi oleh Perum Pegadaian Proses eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilakukan langsung tanpa melalui Pengadilan Negeri atau melalui (Parate eksekus), cukup dengan menggunakan akta pendaftaran fidusia dimana pada kepala akta tersebut berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sita eksekutorial.

Actions (login required)

View Item