ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PBB KOTA PADANG

Putra, Riko (2009) ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PBB KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Ekonomi.

Preview

PDF (ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PBB KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (448Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang baik adalah dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem self assessment dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sangat efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dalam sistem self assessment ini tidak memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena bagaimanapun kondisinya sistem self assessment tetap harus berjalan dengan baik, sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KP-PBB Kota Padang menggunakan sistem official assessmen yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun untuk lebih meningkatkan penerimaan PBB maka sebaiknya KP-PBB menggunakan sistem self assessment karena sistem ini lebih efisien untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, disamping itu dengan sistem self assessment masyarakat (wajib pajak) dituntut lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Langkah-langkah yang ditempuh KP-PBB kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri : Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya, Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam, Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Actions (login required)

View Item