Mengonstruksi Ruang Identitas: Fenomena Hubungan Adat, Islam dan Negara di Sumatera Barat 1999-2009

Oleh Yudhi Andoni

Abstrak 
Periode 1999 bagi masyarakat Sumatera Barat menjadi titik balik secara struktural dan kultural, yakni pengimplementasian wacana “Kembali ke Nagari”, dan “Kembali ke Surau”. Dalam 10 tahun dinamikanya, terdapat tiga eksponen penting sebagai penggerak; Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara yang diwakili oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Ketiga komponen ini berusaha memberi definisi secara substansial atas identitas keminangkabauan masyarakat Minang. Pertanyaan siapa dan apa yang disebut orang Minang itu dikonstruksi secara berbeda dan menjadi kontestasi di antara mereka. Namun ketiganya tampak setuju bahwa konstruksi identitas itu berada pada ruang yang mereka namakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK). Tulisan ini memakai pendekatan penulisan sejarah kritits. Penulisan ini melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis, jejak tertulis dan peninggalan masa lalu manusia guna memperoleh konstruksi aktivitas manusia tersebut. Langkah yang ditempuh dalam penulisan ini adalah melalui kajian sejarah kritis dengan metode; heuristik yaitu mencari, mengumpulkan dan menggunakan sumber; kritik yaitu memberikan semacam kritikan terhadap sumber yang diperoleh; interpretasi yaitu pemahaman terhadap sumber yang diperoleh; dan tahap terakhir pertanggungan jawab secara ilmiah lewat karya tulis. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan fenomena hubungan antara Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara telah mendorong sebuah proses kontestasi satu sama lain. Kontestasi ini terjadi oleh; pertama, terkacaukan dan meningkatnya kesadaran Kaum Adat terhadap otoritas dan kemegahan tradisi Minangkabau ketika berhadapan dengan kepentingan politik Negara; kedua, penguatan nilai-nilai keislaman dalam mengisi ruang ABSSBK; ketiga, liarnya campur tangan Negara dalam ruang identitas sosio-budaya dan keagamaan masyarakat Minangkabau. Akibatnya, bagi Pemda dan Ulama, konstruksi apa dan siapa orang Minang modern adalah orang beragama Islam yang hidup di Sumatera Barat dan dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Negara dan Islam memandang tidak penting, apakah warga atau umat menganut sistem matrilineal atau tidak. Berbeda dengan keduanya, Kaum Adat dengan gigih berusaha mempertahankan kesucian tradisi, dan itu mereka usahakan lewat kurikulum muatan lokal seperti BAM (Budaya Alam Minangkabau). 

Kata kunci: titik balik struktual dan kultural, ruang identitas, kembali ke surau, kembali ke nagari
Pendahuluan
Kejatuhan sistem Orde Baru menjadi pintu masuk arus perubahan besar di tengah masyarakat Indonesia. Bagaikan air bah yang tertahan lama, ia datang dan menerjang berbagai hambatan yang merintanginya, baik struktural, maupun kultural. Rezim Suharto jatuh, penyelenggaraan Pemilu 1999 dan naiknya pimpinan nasional baru, serta proses demokratisasi, membawa beberapa perubahan-perubahan penting di tingkat bawah, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Situasi dalam “kelengangan sosio-budaya” itu akhirnya tercerahkan oleh perubahan situasi nasional. Periode apa yang disebut Taufik Abdullah The Age of Cultural Disintegration dari Alam Minangkabau tersebut, akhirnya juga berubah seiring air bah yang datang hingga tapian pun berubah.
Periode 1999 bagi masyarakat Sumatera Barat menjadi titik balik secara struktural dan kultural. Titik balik ini seakan menjadi anti-klimak daerah ini sebagai “anak Orde Baru” pasca PRRI tahun 1958. Transformasi struktural itu kemudian didukung oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diterapkan secara riil dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2000. Perda ini mengubah sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 menjadi pemerintahan nagari. Meski pemerintahan nagari tetap diakui dalam sistem desa dulu, namun fungsinya lebih kepada masalah budaya.
Dalam sendi filosofi adat atau budaya Minangkabau (baca: Sumatera Barat minus Mentawai) nagari memiliki nilai-nilai kebersamaan yang diungkapkan oleh mamangan adat, duduak sorang basampik-sampik, duduk basamo balapang-balapang (duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang). Selain itu salah satu syarat berdirinya nagari adalah adanya surau atau mesjid raya. Maka dari itu, keluarnya kedua peraturan itu memunculkan gerakan “Kembali ke Nagari” dan “Kembali ke Surau” sebagai sebuah wacana populis. 
Surau dan nagari adalah ruang utama pembentukan identitas sosio-kultural orang Minang sejak lama. Keduanya saling menguatkan. Untuk itu, konsep “Kembali ke Nagari” ini membentuk identitas secara vertikal, sementara “Kembali ke Surau” berlaku secara horizontal. Namun fungsi dan peran pola ideal ini tidak berlaku ketika ulama-ulama lokal justru menunjukan ketergantungan yang tinggi terhadap political will Pemda. 
Selama 10 tahun terakhir (1999-2009) Pemda, dalam hal ini gubernur, walikota, dan bupati mendapat posisi strategis dalam masyarakat terutama menyangkut perubahan mendasar di Sumbar, yakni implementasi wacana “Kembali ke Nagari”, dan “Kembali ke Surau” tersebut. Dua konsep ini, pada awalnya memposisikan dua institusi utama sebagai pelaksana, yakni “Kembali ke Nagari” sebagai kerja Pemda, dan “Kembali ke Surau” sebagai domain para ulama. Sementara Kaum Adat memposisikan diri dalam dua ruang strategis; mendesakan kepentingan vitalisasi nilai-nilai tradisi Minangkabau; dan untuk itu mereka mendukung dua komponen strategis lainya (Pemda dan ulama).
Dalam perkembangannya, ketiga komponen ini berusaha memberi definisi secara substansial atas identitas keminangkabauan masyarakat Minang. Pertanyaan siapa dan apa yang disebut orang Minang itu dikonstruksi secara berbeda dan pada akhirnya menjadi kontestasi antara Kaum Adat, Kaum Agama, dan Pemda sendiri. Namun ketiganya tampak setuju bahwa konstruksi identitas itu berada pada ruang yang mereka namakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK).
Kaum Adat, Kaum Agama, dan Pemda berusaha menunjukan signifikansi peran mereka dalam merumuskan, serta mengimplementasikan ABSSBK itu. Dari luar memang tampak ketiganya berusaha mengeliminir konflik kepentingan di antara mereka, namun di lapangan ketiganya justru berlomba-lomba menunjukan kepopulisan masing-masing sebagai “pahlawan” ABSSBK.
Tulisan ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, pertama, bagaimana hubungan adat, agama, dan negara dalam mengontruksi sebuah identitas keminangkabauan ideal itu? Kedua, konstruksi ideal seperti apa gambaran Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara (baca: Pemda) dalam mendefiniskan siapa dan apa orang Minang modern itu.

Membentuk Ruang ABSSBK
Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat kesinambungan konflik antara kaum adat dan kaum agama, dan pada periode kontemporer ditambah dengan negara atau pemerintah daerah. Kesinambungan sejarah itu melahirkan berbagai gerakan sosio-keagamaan yang dimulai dengan gerakan Wahabi. Gerakan ini merupakan usaha radikal untuk meniadakan kesenjangan antara keharusan agama dengan realitas hubungan dan kehidupan sosial. Namun gerakan itu secara substansial tidak berhasil mengubah struktur sosial, kultural, dan politik di Minangkabau. Meskipun demikian, Paderi berhasil memperkuat dan memperbesar pengaruh agama dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau yang kembali dipertanyakan seiring kemunculan gerakan Kaum Muda tahun 1920an. Selain itu, dalam konteks relasinya dengan negara, keberadaan kolonial Belanda, Revolusi Indonesia, dan sistem Orde Baru memberi bentuk hubungan baru di antara ketiganya.
Di masa kolonial, identitas lokal merupakan salah satu alat pemisah dengan Islam sebagai ruang identitas lain. Pemilahan ruang-ruang identitas tersebut dilaksanakan guna memudahkan pengaturan dan pengawasan (rust en order). Selain itu juga, ada ruang identitas nasionalisme ketika Minangkabau  menjadi bagian dari keindonesiaan di abad ke-20. Namun pengaturan ruang identitas tersebut akhirnya lebur ke dalam bagian dari sistem ketika otoriterianisme Orde Baru yang mengenalkan konsep kebudayaan nasional. Namun konsep ini kemudian menjadi anti-klimaks ketika Reformasi 1998 memposisikan secara jelas antara kepentingan adat, kaum Islam, dan politik pemerintah daerah (Pemda) dalam tataran desentralisasi lewat UU baru nomor 22 tahun 1999 yang melahirkan wacana dan aplikasi konsep nagari dan surau.
Menurut Parson, identitas sosial menduduki peran penting dalam menentukan partisipasi seseorang dalam sistem sosialnya. Masyarakat yang diwakili kelompok adat, agama, dan pemerintah memiliki gagasan umum tentang konstruksi sosial terhadap apa yang mereka sebut masyarakat adat, umat, dan warga negara yang bersifat total atau ideal berdasarkan evaluasi moral mereka masing-masing. Dalam konteks ini, memakai ide Michael E. Brown, maka konstruksi itu akan menempatkan adat atau nilai-nilai yang terdapat didalamnya, menjadi inisiator, yang pada dinamika lanjutannya menyebabkan konflik, baik untuk mengintegrasi, maupun untuk ajang kontestasi semata.
Ruang identitas ABSSBK yang kini menjadi ajang tarik ulur Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara bukanlah produk budaya kontemporer masyarakat Minangkabau. Ruang ini merupakan jabaran dari tiga ruang identitas orang Minangkabau klasik yang lahir dari perseteruan Kaum Adat dan Kaum Agama di abad ke-19. Ketiganya adalah ruang merantau, ruang dagang, dan ruang Islam yang mendapat momennya pasca Perang Paderi. Sebagaimana disebut di awal penjelasan, periode pasca Paderi yang mensejajarkan kedudukan ulama dengan penghulu, berhasil memperkuat dan memperbesar pengaruh nilai-nilai Islam dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau yang kembali dipertanyakan seiring kemunculan wacana “Kembali ke Nagari” dan “Kembali ke Surau” di tahun 1999 lalu. Seiring penguatan masyarakat sipil (civil society) sebagai kekuatan baru pasca Orde Baru, ABSSBK yang semula jargon harmonisasi hubungan adat dan Islam, bermetamorfosis sebagai standar dan arah kebijakan Pemda di Sumatera Barat, tujuan dakwah para Kaum Agama, dan pintu reviltasasi tradisi Minangkabau oleh Kaum Adat.
Penguatan ruang identitas lokal ini merupakan bagian dari lanjutan, apa yang dijelaskan Taufik Abdullah sebagai triangular conflict. Dalam masyarakat Minangkabau moderen, konflik ini tidak hanya dikenali, tapi sudah diinstitusionalisasikan dalam sistem sosialnya sejak lama. Artinya, konflik tidak hanya menjadi bagian dari proses dialektik, tapi secara esensial dapat mencapai sebuah integrasi sosial. Namun proses integrasi sosial tidak tampak menonjol dibanding kontestasi diantara eksponen-eksponennya dalam kasus fenomena hubungan ketiganya di periode kontemporer ini.
Bagi Negara, yang diwakili Pemda-Pemda di Sumatera Barat, ruang ABSSBK tidak semata konstruksi kultural, tetapi juga ruang politis. Mereka menjadikan jargon budaya itu sebagai orientasi kebijakan lewat munculnya peraturan-peraturan daerah, sehingga ABSSBK menjadi sesuatu yang formal-legalistik. Pertimbangan moral, anjuran keagamaan, dan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menjadi dasar Negara menyusun “proyek” inkusisi politis ini sejak tahun 2000.
Pada umumnya, dasar-dasar di atas dimulai dengan agitasi tentang maraknya kemaksiatan dalam masyarakat, seperti Togel, Narkoba, dan sebagainya. Kondisi ini dianggap paradoks dalam suatu masyarakat yang mengikatkan dirinya pada falsafah ABSSBK. Di tambah lagi, bahwa;
“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan mendapat petunjuk” (QS. At Taubah: 18). Dan “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (QS. Al Ankabut: 45).

Maka atas pertimbangan di atas, “revolusi keagamaan” Negara dimulai. Diawali Perda Anti Maksiat dari pemerintah provinsi, berturut-turut lahirlah Perda No. 9/2000 di Kota Bukittinggi, Perda No. 1/2001, dan No. 2/2002 di Kabupaten Solok, Perda No. 2/2003 dan Perda No. 21/2003 di Kabupaten Pasaman, Perda No. 5/2003 dan No. 6/2003 di Kabupaten 50 Kota, No. 1/2003 dan Perda No. 2/2003 di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, Perda No. 6/2003 di Kota Padang, Perda No. 8/2004, dan No. 4/2004 di Pesisir Selatan, Perda No. 02/2004 di Kabupaten Padangpariaman, Perda No. 6/2005 dan No. 6/2005 di Kabupaten Agam, Perda No. 4/2005 dan No. 4/2006 di Pesisirselatan, dan Perda No. 7 Tahun 2007 di tingkat provinsi. Selain itu, terdapat juga Surat Bupati Kabupaten Tanah Datar No. 451.4/556/Kesra-2001 dan No. 460/311/Kesra-2002, Surat Peringatan bersama Bupati 50 Kota dan Walikota Payakumbuh tanggal 5 Februari 2005, Instruksi Walikota Padang No. 451.422/ Binsos III/2005, dan Surat Bupati Solok No. 400/121/Kesra-2006. 
Perda-perda dan instruksi atau surat para kepala daerah di atas mewajibkan pelajar—dari SD sampai SMA—mahasiswa, PNS, TNI, POLRI, calon pengaten untuk wajib berbusana Muslim/Muslimah, dan pandai baca tulis huruf al Quran. Bahkan lewat surat Walikota Padangpanjang No. 800/244/BKD-PP/2003, format pakaian ini juga diatur secara detil.
‘Elan “revolusi keagamaan” tersebut diinspirasi oleh kekuatiran tingginya degradasi moral umat, sehingga dengan menutup aurat dan guna mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian Islami berdasarkan falsafah ABSSBK, Negara pun tidak mengindahkan peran dan fungsinya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini Pemda, menafikan keberadaan masyarakat agama lain yang hidup di Sumatera Barat. Sulit dipungkiri, selama periode 2000 sampai 2007 di Sumatera Barat, tiap Pemda berusaha membangun imej sebagai “area hijau” (santri atau religius), meski mereka menyadari bahwa ada warna lain dalam masyarakatnya. Salah satu Pemda yang sangat antusias itu adalah Walikota Padang Fauzi Bahar.
Padang tidak hanya ibu kota provinsi, tapi juga merupakan pintu masuk dan gambaran umum tentang masyarakat Sumatera Barat oleh orang luar. Dinamika Padang menjadi gambaran realitas masyarakat Minang Sumatera Barat secara keseluruhan. Selain itu, Padang menjadi contoh bagi penerapan perda dan instruksi kepala daerah di atas.
Perubahan eskalasi Padang sebagai “kota santri” mulai tampak ketika Fauzi Bahar dilantik sebagai walikota tahun 2003. Pada awal pemerintahannya Fauzi Bahar memperioritaskan masalah perjudian togel (toto gelap) dan minuman keras. Keberhasilannya memberantas penyakit masyarakat ini kemudian menemukan momentum di tingkat elit provinsi yang mulai ramai dengan wacana tentang busana Muslim/Muslimah, pemberantasan buta huruf Al Quran, dan penyiaran agama. Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Sumbar 1999-2004 ini bertolak dari filosfi masyarakat Minang yang ABSSBK. Disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai ABSSBK, khususnya dalam hal berpakaian yang tidak lagi mencerminkan filosofi ABSSBK, tetapi lebih vulgar dari penyany dangdut Inul Daratista. Maka dari itu, Padang pun menerbitkan Perda No. 6 tahun 2003 tentang baca tulis al Quran bagi siswa SD dan MI.
“Revolusi Keagamaan” Negara itu meski tampak berjalan baik, namun juga menuai kritik. Tetapi kritik ini tidak pada pengambilalihan peran dan fungsi ulama oleh Negara. Suara-suara sumbang itu muncul pada ketidaktepatan implementasinya. Misalnya pada kasus lomba asmaul husna dan jilbab yang dilakukan oleh DPRD Padang, ulama, dan Kaum Adat. Sementara masyarakat pun mengkritik kebijakan zakat yang coba pula diatur oleh Negara. Tapi secara keseluruhan, eksponen-eksponen penting dalam masyarakat, seperti perguruan tinggi, media, para cedikiawan, yang memiliki kemampuan tanding terhadap peran baru Negara ini, menerima dengan baik “Revolusi Keagamaan” a la Pemda Sumatera Barat ini.
Di sisi lain, para ulama atau Kaum Adat terlihat berjarak terhadap isu-isu islamisasi kebijakan Pemda tersebut. Penjarakan ini tidak bisa lepas dari dilema dan kehilangan momentumnya para ulama pasca “Korupsi Berjemaah” anggota DPRD Sumbar yang diketuai oleh seorang ulama kondang. Kaum Agama pada akhirnya fokus pada pembentukan ABSSBK itu lewat gerakan-gerakan radikalis menyangkut masalah Ahmadiyah, al Qiyadah, dan sweeping rumah-rumah makan di bulan puasa, serta penutupan acara-acara yang dianggap anti-ABSSBK.
Sementara Kaum Adat, tampak lebih cerdik dengan ide-ide revitalisasi tradisi Minangkabau mereka. Meski tidak menimbulkan pro-kontra sehubungan dengan perda-perda bernuansa syariat Negara, dan radikalisasi Kaum Agama, mereka menyusun strategi revitalisasi ini lewat pengadaan buku-buku muatan lokal di SD, SMP, dan SMA yang telah lama menjadi bagian dari kurikulum. Buku-buku ini mereka terbitkan dalam bentuk BAM (Budaya Alam Minangkabau) yang berisi menyangkut seluk beluk adat dan tradisi Minangkabau semata, tanpa melibatkan persoalan keislaman dalam keduanya. Selain itu, para elit-elit Kaum Adat, mampu menyakinkan Negara dalam pelaksanaan “Konsep Kembali ke Nagari” untuk membentuk Nagari Adat.
Pembentukan Nagari Adat ini oleh para elit Kaum Adat, mereka mulai di Kabupaten 50 Kota, yakni di Nagari Situjuah Batua. Meski mereka menamakannya sebagai Nagari Adat, namun unsur Islam tetap mereka pakai sesuai dengan nilai-nilai ABSSBK. Peresmian Nagari Adat ini dihadiri oleh Wakil Bupati 50 Kota Irfendi Arbi. 
Nagari Adat ini memiliki Peraturan Nagari (Perna) yang berisi selain menghidupkan tradisi lama, juga tampak mengadobsi apa yang mereka namakan sebagai bagian dari syariat Islam. Misalnya, setiap anak nagari Situjuah Batua wajib menutup aurat di tempat-tempat keramaian, wajib menegakan sholat, baca al Quran setiap malam, dan ada dubalang dan paga nagari sebagai pengawas. Bagi masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sangsi denda atau dibuang sepanjang adat. Selain itu, masyarakat dilarang dari hari Kamis sore hingga Jumat malam bermain koa, remi, domino, dan setiap ada wirid pengajian di mesjid, setiap warung mesti tutup. Namun di luar dari ketentuan di atas, masyarakat dibolehkan. Pembentukan Nagari Adat ini oleh Kaum Adat mulai menyebar seperti di Taram, Andaleh, Sungai Beringin, dan VII Koto Talago, Kabupaten 50 Kota. Bahkan, selain pembentukan Nagari Adat ini, Kaum Adat juga berupakan membuat sebuah Hari Suci dengan nama Hari Absyar (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) pada hari Kamis pukul 18.00 wib sampai hari Jumat waktu 18.00 wib. Salah satu acara peringatan dari Hari Absyar ini adalah penghentian permaian anak nagari seperti domino, koa, remi, dan sejenisnya. 

Simpulan
Periode 1999 bagi masyarakat Sumatera Barat menjadi titik balik secara struktural dan kultural, yakni pengimplementasian wacana “Kembali ke Nagari”, dan “Kembali ke Surau”. Terdapat tiga eksponen penting sebagai penggerak; Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara yang diwakili oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Ketiga komponen ini berusaha memberi definisi secara substansial atas identitas keminangkabauan masyarakat Minang. Pertanyaan siapa dan apa yang disebut orang Minang itu dikonstruksi secara berbeda dan menjadi kontestasi di antara mereka. Namun ketiganya tampak setuju bahwa konstruksi identitas itu berada pada ruang yang mereka namakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK).
Meski diawal tiga komponen ini antusias menyambut implementasi konsep kembali ke nagari dan kembali ke suratu dalam membentuk ruang ABSSBK, namun dalam perjalanannya, ketiganya mengambil posisi masing-masing, bahkan terkesan saling mencaplok peran dan fungsinya dalam tata sosio-politik masyarakat. Ini bisa dilihat, kaum agama lebih cenderung mengurusi masalah ajaran sesat dan yang mengganggu stabilitas sosio-politik umat. Sementara negara lebih banyak mengurus seremonial massa keagamaan, dan hanya kaum adat yang berusaha mengambil strategis cerdik dengan  mendesakan keperluan revitalisasi budaya Minangkabau, dimana mereka mempropagandakan pertarungan wacana identitas asli vs wacana budaya barat dalam generasi muda Minangkabau.  
Fenomena hubungan antara Kaum Adat, Kaum Agama, dan Negara telah mendorong sebuah proses kontestasi satu sama lain. Kontestasi ini terjadi oleh; pertama, terkacaukan dan meningkatnya kesadaran Kaum Adat terhadap otoritas dan kemegahan tradisi Minangkabau ketika berhadapan dengan kepentingan politik Negara; kedua, penguatan nilai-nilai keislaman dalam mengisi ruang ABSSBK; ketiga, liarnya campur tangan Negara dalam ruang identitas sosio-budaya dan keagamaan masyarakat Minangkabau.
Bagi Pemda dan Ulama, konstruksi apa dan siapa orang Minang modern adalah orang beragama Islam yang hidup di Sumatera Barat dan dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Bagi mereka tidak penting, apakah mereka menganut sistem matrilineal atau tidak. Mereka memasukan orang jawa, dan etnis lain seagai orang Minang modern. Sementara bagi Kaum Adat, konstruksi itu direalisasikan dalam pembetukan Nagari-Nagari Adat.

Daftar Pustaka
Pengantar Instruksi Walikota Padang, Nomor 451.465/Binsos-III/2005.

Surat Edaran Walikota Padang, Nomor 451.1397/ Binsos-VIII/2005.

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: PT. Logos, 1999.

Bjork, Christoper, “Local Responses to Decentralization Policy in Indonesia”, Journal Comparative Education Review, May 2003.

Dobbin, Christine, Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Gottschalk, Louis , Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Susanto, Jakarta: UI Press, 1980.

Istutiah Gunawan Mithcel, “The Socio-Cultural Environment and Mental Disturbance: Three Minangkabau Case Histories”, Jurnal Indonesia, Volume 7 April, 1969.

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1992.

Kuper, Adam dan Jessica, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2000, Edisi Kedua.

Mestika Zed, “Nagari Minangkabau dan Pengaruh Sistem Kolonial”, Jurnal Kebudayaan Genta Budaya,  Nomor 3 Tahun I Edisi Februari-April 1996.

Morell, Elizabeth , “Strengthening the Local National Reform: A Cultural Approach to Political Change”, Journal of Southeast Asian Studies, October 2001.

Muhamad Djuir, et.at., “Dari Nagari ke Desa: Tinjauan Historis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat”, Laporan Penelitian, Padang: LP Unand, 1997.

Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, Jurnal Indonesa, Volume 2 Oktober 1966.

--------------------, School and Politic: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, NY: Cornel University, 1971.

--------------------, “Adat, Nasionalisme, dan Strategi Kultural Baru”, Jurnal Kebudayaan Genta Budaya, Nomor 3 Tahun I, Februari-April, 1996.

Haluan, 27 Juli 2004.
Singgalang, 25 Juni 2006. 
Padang Ekspres, 1 Juli 2004. 
Padang Ekspres, 30 Oktober 2007.
Padang Ekspres, 31 Oktober 2007. 
Padang Ekspres, 19 Januari 2008.
Padang Ekspres, 23 April 2008.
Padang Ekspres, 26 April 2008. 
Padang Ekspres, 28 April 2008. 
Padang Ekspres, 6 Oktober 2008.
Padang Ekspres, 14 Februari 2009.
Padang Ekspres, 15 Februari 2009. 
Padang Ekspres, 19 Februari 2009. 
Padang Ekspres, 15 Maret 2009.