PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLRI (Studi pada Poltabes Padang)

Sinaga, Benny R. (2010) PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLRI (Studi pada Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLRI (Studi pada Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (296Kb) | Preview

Abstract

Penahanan merupakan wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersangka. Sekalipun wewenang ini merupakan pelanggaran HAM, namun tidak dapat dipungkiri penahanan merupakan suatu cara yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Maka dari itu, sangat diperlukan profesionalisme aparat yang melakukan penahanan agar pelaksanaan penahanan ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP. Perkembangan dewasa ini, sering terdengar permasalahan-permasalahan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Untuk itu permasalahan yang penulis angkatkan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur penahanan dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melalarkan penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, bagaimanakah pelaksanaan hak-hak tahanan di Poltabes Padang. Tujuan yang ingin penulis capai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur penahanan dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, pertimbangan penyidik dalam melalarkan penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang, pelaksanaan hak-hak tahanan di Poltabes Padang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang ada dan penerapannya di lapangan. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang dapat ditahan lebih terfokus pada syarat yarLg diatur pada pasal 2l ayat(4) KUI{AP dan status keluarga tersangka. Prosedur penahanan di Poltabes Padang secara umum sudah sesuai dengan aturan pasal 2l ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, rurmnn pada beberapa kasus masih terdapat pengabaian pasal 2L ayat (2) tersebut. Pelaksanaan hak-hak tahanan masih belum sesuai dengan amanat undang-undang khususnya hak akan bantuan hukum kepada tersangka yang masih sangat minim diperoleh tahanan. Saran penulis adalah peningkatan pemahaman penyidik dalam hal prinsip akusator sehingga dapat menerapkannya secara professional. Perubatran Undang-undang yang mengatur tentang penyidikan khususnya penahanan. Melengkapi ruang tahanan dan ruang pemeriksaan dengan peralatan teknologi yang dapat merekam pelaksanaan penahanan dan pemeriksaan. Dibangun RUTAN di Kota Padang.

Actions (login required)

View Item