PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (studi Kasus wilayah Hukum pengadilan Negri solok)

Zetya, Zulfa (2010) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (studi Kasus wilayah Hukum pengadilan Negri solok). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (studi Kasus wilayah Hukum pengadilan Negri solok)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (362Kb) | Preview

Abstract

Tindak Pidana Perkosaan adalah suatu perbuatan yang menyimpang (deviant behavior), perbuatan perkosaan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban. Kerena menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebangaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. Memang secara kasat mata kerugian ini tidak tampak. Tapi bagi korban kerugian yang ditimbulkan amatlah besar, yang tidak dipat diukur dengan materil. Setain itu penderitaan yang dialami korban bisa berlangsung lama. Karena korban akan mengalami trauma dan akan sulit untuk melupakannya, akibatnya korban jadi putus asa dan akan kehilangan masa depannya akibat perbuatan pelaku. KUHP telah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hal ini bertujuan agar pelaku takut untuk melakukan perbuatan itu. Tapi dalam prakteknya pelaku perkosaan hanya di hukum ringan, Bahkan ada yang bebas. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pcnelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Solok, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana. Untuk menyelidiki hal ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dan metode pengunpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data - data yang telah didapat maka akan dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan behrva Pengadilan Negan Solok dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pda Pasal 285 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan Hakim masih relative ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam kasus perkosaan yaitu; Terpenuhi atau tidak unsur - unsur pasal yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yeng diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. sikap terdakwa selama persidangah, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Untuk kedepannya penulis berharap, agar Hakim memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku perkosaan agar terdakwa menyadari perbuataanya dan menimbulkan efek jera, selain itu dalam memberikan pertimbaugan, hakim jangan hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku saja, nanun coba jugo dipertimbangkan dari sisi korban dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban karena perbuatan pelaku.

Actions (login required)

View Item