PERGESERAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (studi tentang Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Kamardi, Kamardi (2008) PERGESERAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (studi tentang Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERGESERAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (studi tentang Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (599Kb) | Preview

Abstract

Tipologi kejahatan penyimpangan keuangan negara (korupsi) selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sementara ketentuan perundang- undangan selalu ketinggalan dalam mengejar berbagai bentuk penyimpangan itu. Ungkapan "het recht hink achter de feiten aan" kelihatannya akan selalu relevan sepanjang masa. Untuk mengatasi berbagai bentuk penyimpangan itu pemerintah telah berusaha antara lain dengan mereformasi sistem perundang-undangan pidana. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengangkat nilai-nilai yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kesadaran hukum dan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat dijadikan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan koruptif patut dituntut dan dipidana, sehingga rumusan delik korupsi menjadi lebih luas dan lebih umum. Dengan rumusan yang lebih luas itu berarti Pembuat undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memasukkan ajaran sifat melawan hukum materil (materiele wedenechtelijk) ke dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan itu telah menggeser asas utama dalam hukum pidana yang sudah lama dianut terlebih oleh sebuah negara hukum, yaitu asas legalitas. Urgensi dan konsekwensi dari pergeseran asas legalitas itu serta penerapan ajaran sifat melawan hukum materil di Indonesia menjadi fokus pembahasan di dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana studi yang dilakukan adalah bersifat kepustakaan (Library Research). Setelah dilakukan pengkajian ternyata kebijakan seperti itu untuk kondisi dewasa ini menjadi suatu kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Jika hanya dengan menggunakan ajaran sifat melawan hukum formal, maka dikhawatirkan para pelaku perbuatan koruptif yang menurut rasa keadilan masyarakat patut dipidana akan lolos dari jerat hukum. Melindungi masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan ketimbang melindungi seorang individu yang a sosial. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengecualian atau sesuatu yang eksepsional sifatnya terhadap asas legalitas. Keberatan serta silang pendapat di antara para ahli hukum pidana terhadap penerapannya dalam fungsi yang positif (fungsi menghukum) menjadi terjawab dengan lahimya putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia dalam kasus "Korupsi Berjamaah" dengan terdakwa hampir semua anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. Meskipun dipandang sebagai sebuah kebutuhan disarankan agar penggunaan dan penerapan ajaran ini benar-benar didasarkan kepada kepatutan dalam pandangan masyarakat.

Actions (login required)

View Item