PENERAPAN ATURAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan)

Harmana, Ade (2008) PENERAPAN ATURAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN ATURAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (493Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana kehutanan (illegal logging) merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan. Dalam prakteknya tindak pidana kehutanan (illegal logging) adalah perusakan hutan yang berdampak pada kerugian dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Pengaturan mengenai tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pada Pasal 50 dan ketentuan pidananya pada Pasal 78. Tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh satu orang pelaku tetapi dilakukan beberapa pelaku tindak pidana. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Dalam penegakan hukum pengadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat mengadili suatu perkara dan hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini melihat penerapan sanksi pidana pada pelaku turut serta melakukan tindak pidana kehutanan ( illegal logging ) pada kasus di Pengadiian Negeri Painan dan melihat pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana kehutanan ( illegal logging ). Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang melihat praktek penerapan Undang-Undang oleh Instansi penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Painan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana pada turut serta tindak pidana kehutanan pada Pengadilan Negeri Painan adalah sanksi tersebut lebih ringan dari pada tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada turut serta pelaku tindak pidana itu bahwa para pelaku berpotensi menimbulkan kerugian negara dan pendapatan Provinsi, sumber daya alam dan dana reboisasi, serta pelaker menjalankan perintah dari orang lain dan merupakan tulang punggung keluarga. Untuk penegakan hukum kedepan maka hakim sebagai alat negara dalam menjatuhkan suatu hukuman harus menyesuaikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta bersikap adil dengan cara memperhatiakan norma-norma atau nilai-niiai yang berkembang di masyarakat dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana.

Actions (login required)

View Item