PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Melia, Vici Rama (2008) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (652Kb) | Preview

Abstract

Saksi, termasuk saksi pelapor adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas equality before the law. Saksi harus diperlakukan sebagai pihak yang harus dilindungi bukan sebagai pihak yang hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian semata. Dalam praktek penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime, saksi pelapor seringkali mengalami tekanan tuntutan balik atas laporanya tersebut dan ancaman fisik maupun mental terhadapnya dari pihak-pihak tertentu. Saksi pelapor berhak memperoleh keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ia berikan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TLPSK). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik jaksa berwenang menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Atas dasar wewenang tersebut, penyidik jaksa paling berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang. 2)Kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaannya. 3)Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam pemecahan permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada norma hukum dan kenyataan di lapangan dengan tekhnik pengumpulan data memakai cara wawancara dan studi dokumen dengan pengolahan dan analisa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yaitu menguraikan data yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan angka-angka dan uraian kalimat secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: l)Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Upaya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor oleh Kejaksaan Negeri Padang bersifat represif, artinya perlindungan diberikan setelah adanya ancaman fisik dan mental. 2)Kendala yang dihadapi adalah lemahnya pengaturan teknis atau tata cara dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, anggaran yang minim, dan keterbatasan fasilitas. Upaya mengatasi kendala tersebut diantaranya dengan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai anggaran, penyediaan fasilitas dengan melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian. Guna perbaikan ke depan maka perlu dilakukan hal-hal berikut: 1)Segera dibentuk peraturan pelaksana serta petunjuk pelaksana pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban, 2)Dibutuhkan komitmen pada semua pihak untuk dapat melaksanakan perlindungan saksi sesuai dengan tujuannya.

Actions (login required)

View Item