JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Rahayu, Dewi (2008) JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (440Kb) | Preview

Abstract

Pemberian sanksi pidana penjara merupakan salah satu upaya represif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan pidana penjara. Namun dalam hal ini si terpidana tidak menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tujuannya untuk membina narapidana supaya jangan sampai bergaul dengan masyarakat yang ada didalam lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana yang dijatuhkan pidana bersyarat dapat memperbaiki kelakuannya selama masa percobaan yang diberikan. Dalam pelaksanaan pidana bersyarat ini dikenal syarat-syarat diantaranya yaitu syarat umum dan syarat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana bersyarat, Pelaksanaan putusan pidana bersyarat tersebut, serta Faktor apa yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah metode yuridis sosiologis dengan memakai pengumpulan data primer, langsung melalui wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang serta data sekunder berupa bahan hukum dan Perundang-undangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi Jaksa sebagai eksekutor belum berjalan efektif oleh karena itu pihak Jaksa dalam hal ini bekerja sama dengan instansi lain yaitu Badan Pengawasan (BAPAS), agar pelaksanaan pidana bersyarat ini dapat berjalan secara baik dan efektif, pelaksanaan putusan pidana bersyarat dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dan tujuan penjatuhan pidana bersyarat ini yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, namun tujuan yang paling utama adalah untuk perbaikan sipelaku tindak pidana. Pidana bersyarat ini merupakan lembaga pemidanaan maka harus diperhatikan pelaksanaannya dan adanya anggapan dari masyarakat bahwa pidana bersyarat ini sinonim dengan putusan bebas maka harus diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum dan kerja sama yang erat antara pengadilan , jaksa, dan badan pengawasan (BAPAS) agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat ini yaitu si tepidana tidak mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh Kejaksaan contohnya si terpidana enggan untuk melakukan wajib lapor sebagaimana yang telah ditentukan.

Actions (login required)

View Item