PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN TIPE A/3 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR PADANG

Saputra, Aris (2008) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN TIPE A/3 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN TIPE A/3 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (676Kb) | Preview

Abstract

Kebijaksanaan impor yang dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa barang dan jasa belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat lunak. Namun dalam prakteknya kebijaksanaan ini disalahgunakan dengan melakukan penyelundupan. Penyelundupan dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara di bidang ekonomi. Tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang termasuk dalam kajian hukum pidana ekonomi (Hukum Pidana Khusus). Pengaruh dari penyelundupan ini juga dapat menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan kegoncangan keuangan negara atau ekonomi. Oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan kewenangan pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan di kantor pelayanan tipe a/3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang. Adapun yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang, proses penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang serta koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang dengan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskiptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang diperoleh dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, didapat kesimpulan yaitu keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sebagai salah satu tindak pidana di bidang Kepabeanan sangatlah penting karena untuk melaksanakan tugas tersebut tidak mungkin hanya mengharapkan dari pihak Kepolisian yang memiliki tugas yang begitu besar untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan.

Actions (login required)

View Item