FUNGSI SURAT DAKWAAN DI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PADANG)

Rizkianto, Dian (2008) FUNGSI SURAT DAKWAAN DI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (FUNGSI SURAT DAKWAAN DI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (516Kb) | Preview

Abstract

Fungsi surat dakwaan merupakan surat atau akte yang sangat penting kedudukanya dalam penyelesaian proses perkara pidana dipersidangan, maka tugas dalam bidang penuntutan yang telah ditentukan oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP ) diemban oleh jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Dalam pasal 14d KuHAP,'penuntut umum mempunyai wewenang dalam membuat surat dakwaan, sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat ( 2b ) KUHAP batal demi huknm. Hal itu dapat dilihat dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana ymg telah berlaku di lndonesia. Oleh karena itu fungsi surat dakwaan sangat berperan penting didalam memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara pidana disidang pengadilan. Jaksa penuntut umum harus memperhatikan bagaimana hubungan prapenuntutan dengan surat dakwaan, fungsi surat dakwaan disidang pengadilan dan bagaimana pula status perkara pidana tersebut apabila putusan hakim mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum ditolak atau batal demi hukum. Hal-hal seperti ini seharusnya sudah diperhitungkan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan msalah-masalah inilah yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan padi aspek hukum, dalam praktek penerapannya didalam peradilan.penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penelitian perpustakaan, penelitian lapangan yang dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pendekatan masalah yuridis sosiologis serta teknik pengumpulan data-data. Penelitian ini dilakukan dikejaksaan negeri dan pengadilan negeri kelas 1-A padang,dari dua kasus yang diangkat yang memutuskan surat dakwaan batal demi hukum dan tidak terbukti bersalah sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa seorang terdakwa dapat bebas dari hukum apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan isi pasal 143 ayat (2 a,b ) KUHAP yang mengakibatkan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hokum. Oleh karena itu sebagai jaksa penuntut umum harus benar-benar mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan dan membuat surat dakwaan sebaik-baiknya agar fungsi surat dakwaan terwujud didalam penyelesaian proses perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk menutup kemungkinan seorang terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diembannya atau dipikulnya.

Actions (login required)

View Item