PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PASAL 504 DAN 505 KUHP YANG DILAKUKAN GELANDANG DAN PENGEMIS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)

Amri, Robby Permana (2008) PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PASAL 504 DAN 505 KUHP YANG DILAKUKAN GELANDANG DAN PENGEMIS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PASAL 504 DAN 505 KUHP YANG DILAKUKAN GELANDANG DAN PENGEMIS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (523Kb) | Preview

Abstract

Kondisi negara Indonesia beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan begitu banyak permasalahan yang menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia, namun kemampuan pemerintah tampak kurang memadai akibatnya hingga sekarang pemulihan perekonomian tak kunjung selesai. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dan dampak sosial yang menimbulkan gelandang dan pengemis dalam masyarakat sehingga dengan adanya gelandang dan pengemis ini jelas dapat mengganggu ketertiban umum, aspek penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis ini dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum ketentuan ini dapat kita lihat dalam Buku III Bab dua tentang Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 504 dan 505 KUFIP. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk memperoleh data primer, mengenai penanggulangan hukum terhadap gelandang dan pengemis yang ditangani oleh instansi yang terkait. Penulis juga melakukan wawancara dengan dinas Sosial kota Padang dan wawancara dengan para gelandang dan pengemis itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor- faktor penyebab gelandangan dan pengemis melakukan perbutan bergelandangan dan pengemisan serta klasifikasi dari pada bentuk-bentuk gelandang dan pengemis siapa- siapa saja yang termasuk pada kategori gelandang dan pengemis dan bagaimana bentuk-bentuk tindak kriminalitas yang dilakukan oleh gelandang dan pengemis dan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan dalam menangani atau mencegah gelandang dan pengemis oleh instansi terkait serta bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi yang terkait sesuai yang diamanatkan dalam PP No.31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandang dan pengemis yakni dalam hal ini menyangkut upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitatif dalam prakteknya yang dilakukan oleh dinas Sosial, Satpol PP, Aparat Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam melakukan upaya penanggulangan dan mencegah gelandangan dan pengemis, serta dalam hal ini ke depannya diperlukan suatu kerja sama semua instansi pemerintahan yang terkait dan swasta serta partisipasi semua lapisan masyarakat kota Padang dalam mengatasi permasalahan gelandang dan pengemis tersebut.

Actions (login required)

View Item