PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERJADINYA DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

Bangun, Marlya Retta (2008) PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERJADINYA DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERJADINYA DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (556Kb) | Preview

Abstract

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas atau selengkapnya dikenal dengan asas "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege" artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada tersebut lebih dahulu. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan atau tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini diperlukan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, karena yang dapat dijatuhkan pidana hanyalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam undang-undang. Hakim mempunyai kebebasan konstitusional dalam memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang- undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Hal ini mengakibatkan setiap hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda meskipun menangani tindak pidana yang sama sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas pidana. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu: a) Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Pengadilan Negeri Klas I A Padang? b) Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana bagi terpidana tindak pidana pembunuhan biasa? Dari hasil penelitian terungkap bahwa penyebab terjadinya disparitas pidana ini terjadi karena : faktor yang melekat pada diri pelaku sendiri, faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri (faktor internal), situasi di dalam masyarakat dan faktor "gabungan perbuatan pidanda" atau "samenloop". Sedangkan dampak terjadinya disparitas pidana yaitu bagi terpidana yang telah memperbandingkan pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya dengan terpidana lain pada kasus yang sama akan membawa dampak ketidakadilan terhadapnya dan terpidana tersebut merasa menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Disparitas pidana ini baik secara langsung ataupun tidak langsung juga akan membawa dampak terhadap upaya pembinaan terhadap para terpidana yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih ringan di dalam kasus yang sama. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya standar pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, adanya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat) terhadap tujuan pemidanaan yang berlaku maupun di dalam Rancangan KUHP ke depannya, dan adanya pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Penuntut dalam membuat rencana tuntutan serta hakim dalam menjatuhkan putusan maka diharapkan tidak terjadi perbedaan putusan pidana yang terlalu mencolok dalam dalam kasus tindak pidana yang sama.

Actions (login required)

View Item