PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang)

Cundra, Rifo (2008) PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (653Kb) | Preview

Abstract

Ada beberapa tahapan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu : dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan didalam persidangan sampai kepada putusan hakim.Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu jenis pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a)bagaimana penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang, b) Mengapa terjadi disparitas pidana dalam penerapan sanksi pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang, serta, c)Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dengan metode pendekatan deskriptif yaitu law in action dengan law in book mengenai penerapan hukum di dalam praktek , kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dimengerti dengan jelas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a) Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayan di Pengadilan Negeri Padang tetap berdasarkan pada aturan perundang- undangan yang berlaku, hanya saja ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penganiayaan yaitunya dalam perihal penetapan sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diancam pasal 352 KUHP dalam putusannya dapat juga diancamkan dengan Pasal 351 KUHP, sehingga penerapan sanksinya mengacu kepada tindak pidana penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1). Hal ini didasarkan karena yurisprudensi dan Pasal 352 merupakan tindak pidana ringan (tipiring), b) Terjadinya masalah disparitas pidana dikarenakan beragamnya jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, sehingga peran hakim sangat penting untuk menjadikan sanksi itu sendiri sesederhana mungkin (simple) agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) antara produk perundang- undangan pidana yang satu dengan yang lainnya. c) dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang yaitu dilihat dari segi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan berdasarkan sebagai berikut : korban (akibat yang diderita sikorban),tidak menuntutnya korban terhadap pelaku,hubungan korban dengan pelaku, dan perangai pelaku dalam persidangan maupun diluar sidang. Untuk perbaikan dalam penegakan hukum ke depan perlu dilakukan : a)hakim diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerapan sanksi agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai hakim yang professional dan mempunyai hati nurani yang bersih dalam menerapkan sanksi pidana, b)hakim diharapkan tidak khilaf dalam menerapkan hukum yang menimbulkan rasa ketidak puasan masyarakat maupun terpidana, c) untuk itu sebaiknya disparitas pidana yang dirasakan tidak harus terlalu mencolok perbedaan putusan yang dijatuhkan terhadap kasus yang bernilai sama.

Actions (login required)

View Item