PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi Kasus Poltabes Padang)

Purba, Dhany Eduard (2008) PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi Kasus Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (Studi Kasus Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (489Kb) | Preview

Abstract

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan yang tegas dan ketat mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)), beserta aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Aturan normatif (KUHAP) memberikan wewenang kepada Penyidik sedemikian luasnya. Berdasarkan kewenangan tersebut Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Namun tidak selamanya aturan tersebut (KUHAP) memberikan pengertian yang jelas, sehingga sangat disadari penerapannya dalam praktek bisa menimbulkan "kekurangpastian". Penangkapan oleh Penyidik merupakan sarana penting dalam mengungkap tindak pidana perampokan. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan, kendala-kendala yang ditemukan Penyidik dalam melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perampokan serta upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan oleh Penyidik Polri. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis di Poltabes Padang. Alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana perampokan dilakukan berdasarkan prosedur dengan surat perintah penangkapan dan tertangkap tangan (tanpa surat perintah penangkapan). Dalam pelaksanaan penangkapan dengan surat perintah ada taktik dan teknik yang digunakan Penyidik, nantinya tertuang dalam Berita Acara Penangkapan. Namun pada kenyataanya tidak sepenuhnya penggunaan teknik seperti yang terdapat dalam teori, masih ada penyimpangan dalam praktek. Kendala yang ditemukan oleh Penyidik adalah pemenuhan prosedur terhadap penangkapan didaerah terpencil, batas waktu 1X24 jam, bukti permulaan yang cukup yang menjadi indikator utama, pelaku tindak pidana perampokan yang tidak segan melukai petugas, perlawanan, informasi yang tidak jelas dan telah bocor sehingga tersangka dapat melarikan diri. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik penangkapan didaerah terpencil dengan mengeluarkan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka kepada Penyidik. Dalam pencarian alat bukti dan alibi Penyidik mengirim informan. Peningkatan kewaspadaan, melakukan tindakan yang dirasa benar oleh Penyidik yang disebut diskresi dengan pelumpuhan terhadap tersangka yang melakukan perlawanan. Kepolisian hendaknya tidak menggunakan praktek yang melanggar HAM dalam penangkapan, penggunaan diskersi hendaknya dilakukan secara benar dan meniadakan motif pribadi agar tidak menyimpang dari Undang-undang.

Actions (login required)

View Item