PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Yanti, Novi (2008) PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (208Kb) | Preview

Abstract

KUHAP merupakan pengganti aturan hukum acara pidana yang lama, yaitu HIR/Herziene Inlands Reglement. Tujuan utamanya memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Untuk itu KUHAP mengatur sebuah pranata hukum yang baru, yaitu Lembaga Praperadilan. Dengan pranata hukum itu, maka pelaksanaan wewenang upaya paksa dapat dikontrol secara horizontal oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Kasus-kasus apakah yang diajukan Praperadilan di pengadilan Negeri Padang dan 2) Hambatan apakah yang ditemui dalam praktik pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode dengan mengadakan telah pada literatur dalam buku-buku dan perundang-undangan yang disebut dengan tinjauan pustaka dan melihat kenyataan di lapangan atau fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 1) Praperadilan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan 2) Secara umum telah dapat melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa, karena setiap kasus praperadilan yang masuk ke pengadilan Negeri Padang akan langsung didaftarkan dan diproses dalam sidang praperadilan sesuai ketentuan KUHAP. Namun bagi tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum dan tidak mengetahui serta tidak mengajukan permohonan praperadilan tidak akan terlindungi haknya. Untuk masa yang akan datang diharapkan pihak Kepolisian sebagai pihak yang paling banyak di praperadilankan oleh pemohon, berhati-hati menggunakan wewenang upaya paksa yang dimilikinya dan pemohon praperadilan supaya memahami betul prosedur untuk mengajukan praperadilan, supaya permohonannya dapat dikabulkan oleh hakim.

Actions (login required)

View Item