Penerapan Pasal 56 KUHAP di Tingkat Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terpadu (Studi kasus di Poltabes Padang)

H, Yudha Falestina P (2008) Penerapan Pasal 56 KUHAP di Tingkat Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terpadu (Studi kasus di Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Penerapan Pasal 56 KUHAP di Tingkat Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terpadu (Studi kasus di Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (644Kb) | Preview

Abstract

KUHAP sebagai landasan operasional dalam beracara (dalam bidang Hukum Pidana), telah mempertemukan hak tersangka (Pasal 54) dan kewajiban penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang berhak (Pasal 56), sehingga kewajiban dari penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka menjadi bersifat mutlak. Namun demikian, pada praktiknya di tingkat penyidikan, ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik polisi atas Pasal 56 KUHAP, selain dapat melanggar HAM tersangka juga dapat menghambat usaha mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Penulis kemudian mengadakan penelitian tentang itu di Poltabes Padang dengan merumuskan 3 permasalahan penelitian, yaitu :1) Situasi dan kondisi yang bagaimana tersangka diberikan hak-nya untuk mendapat bantuan hukum, serta pengecualian-pengecualian didalam praktiknya. 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang ada atas penerapan Pasal 54 dan 56 KUHAP. 3) Hubungan antara penetapan pasal-pasal tersebut dengan usaha mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa untuk tersangka yang termasuk dalam golongan "wajib mendapatkan bantuan hukum" pada dasarnya selalu diberikan bantuan hukum seperti yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHAP, walaupun terdapat pengecualiannya. Akan tetapi atas hal tersebut sama sekali tidak ada pengawasannya. Pengawasan yang ada di Poltabes Padang hanya menyangkut fungsi operasional dari penyidik polisi secara umum dan itu-pun tidak disertai dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas. Penerapan Pasal 56 KUHAP secara konsekuen sangat penting dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu karena merupakan suatu cara mengontrol jalannya peradilan yang objektif sekaligus sebagai suatu cara untuk melindungi HAM tersangka. Sehingga diperlukan penghayatan dan pemahaman dan pelaksanaan yang seragam mengenai ketentuan yang terdapat dari Pasal 56 KUHAP. Agar pelaksanaan dari penerapan Pasal 56 KUHAP tersebut dapat selalu berjalan dengan baik maka diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik dengan disertai sanksi-sanksi tegas atas setiap penyimpangan yang terjadi.

Actions (login required)

View Item