PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Riza, Azwanda (2008) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (463Kb) | Preview

Abstract

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu dilakukan tahapannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakar oleh hakim melalui persidangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang. Apa yang menjadi kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan langsung kelapangan dilakukan dengan wawancara dan mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika. Namun terdapat beberapa kelemahan didalam Pasal 85 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidara Narkotika serta tidak diterapkannya sanksi maksimum yang terdapat dalam Pasal 85 oleh hakim yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu sebagi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasari pertimbangan yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya berupa kendala teknis di persidangan.

Actions (login required)

View Item