PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI

Refqino, Efni (2008) PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (517Kb) | Preview

Abstract

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang sudah berkembang sejak lama terutama sejak akhir abad kedua puluh. Isu tentang hak asasi manusia menjadi pelik disebabkan karena isu ini sering berkaitan dengan kepentingan politik. Hak asasi merupakan hak yang paling hakiki yang diperoleh manusia sejak kelahirannya, oleh karena itu perlindungannya menjadi mutlak dilakukan oleh setiap orang. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga telah menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya negara hukum. Dalam undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat pada Bab XA, pasal 28A sampai 28J. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga selaras dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (3)-nya yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, dapat dipastikan adanya unsur pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk kebebasan. Masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hak tersangka; pelaksanaan perlindungan hak tersangka dari kendala yang dihadapi dalam melaksanakan upaya perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh Kepolisian Resort Kota Bukittinggi. Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual menemukan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan ini dilindungi oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan adanya wewenang dari polisi sebagai penyidik dalam mengurangi hak tersangka untuk proses penyidikan. Pasal 17 undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjanlin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Actions (login required)

View Item