TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Puspita, Dewi (2008) TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (359Kb) | Preview

Abstract

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan, kesusilaan. Lembaga Kejaksaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak yang dalam hal ini merusak generasi muda seperti pemakaian Narkotika secara melawan hukum. Pada dasarnya penggunaan narkotika adalah untuk kepentingan umat manusia khususnya dalam hal ilmu pengetahuan dan pengobatan. Tapi efek kerja narkotika dapat membahayakan pemakainya apabila tidak dipergunakan menurut ketentuan yang telah ditetapkan atau prosedur dan kebutuhan. Dewasa ini banyak terjadi penyalahgunaan pemakaian narkotika terutama oleh generasi muda. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku hendaknya dalam proses penuntutan perkara tindak pidana narkotika, Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan ancaman pidana yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Actions (login required)

View Item