PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA GRATIFIKASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi)

Yusrinaldi, Yusrinaldi (2008) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA GRATIFIKASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA GRATIFIKASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (399Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenalkan delik gratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 12B dan 12C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kasus gratifikasi tidak terlalu banyak yang sampai pada penanganan oleh pengadilan, salah satunya adalah terjadi di Kota Bukittinggi dengan terdakwa El Amrozi. SH. dan Edison. S.Sos. Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kasus tersebut mendapat vonis bebas dari Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi pada tanggal 28 mei 2006 dengan Putusan No:11/Pid.B/2006/PN.Bt.

Actions (login required)

View Item