ASPEK YURIDIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK (EIECTRONIC EVIDENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

SYAHPUTRA, OKKY YONNY (2008) ASPEK YURIDIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK (EIECTRONIC EVIDENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (ASPEK YURIDIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK (EIECTRONIC EVIDENCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (403Kb) | Preview

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dimungkinkan walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada beberapa Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah Closed-Circuit Television atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV yang mana penggunaanya tidak hanya untuk pemantauan tetapi juga sebagai alat bukti. Beberapa masalah yang dibahas dalam skripsi ini mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik ditiqjau dari hukum pidana Indonesia, standarisasi penggunaan data atau informasi mengenai alat bukti elektronik, dan kendala-kendala dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Actions (login required)

View Item