PERANAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Afliandi, Afliandi (2008) PERANAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (363Kb) | Preview

Abstract

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha agar terjaminnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Tegaknya supremasi hukum pemerintahan diselenggarakan di atas landasan hukum, bukan kekuasaan semata. Masyarakat menghendaki penegak hukum yang profesional dan bermoral dalam penegakan hukum dan melakukan pengawasan secara efektif. Pengawasan secara efektif diserahkan kepada BPKP. Hanya saja yang perlu diperhatikan dan salah satu persoalan yang perlu diberi perhatian khusus adalah fungsi kelembagaan BPKP sebagai pengawas yang diarahkan pada penggunaan dana pembangunan oleh instansi pemerintah dan non pemerintah. Masalah dalam tulisan ini adalah (1). Bagaimanakah peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan Negara sebagai bentuk dugaan Tindak Pidana Korupsi. (2). Sejauh mana Kejaksaan menggunakan hasil penghitungan BPKP sebagai alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item