PERTIMBANGAN SIPASISUILI DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT MENTAWAI

Sakoan, Alpius (2008) PERTIMBANGAN SIPASISUILI DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT MENTAWAI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN SIPASISUILI DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT MENTAWAI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (356Kb) | Preview

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras antar golongan dan istiadat yang menunjukan ciri, khas dan karakteristik dari masing-masing daerah. Hal ini dapat terlihat di pulau Mentawai, khususnya di pulau Siberut yang memiliki hukum tradisonal secara turun temurun, yang diakui keberadaannya masyarakat adat Mentawai dalam menangani kasus-kasus adat. Kadang-kadang penggunaan lembaga peradilan adat di Indonesia membuat kedudukan dan kewenangannya kehilangan eksitensinya dalam menyelesaikan kasus adat. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang luas, untuk kembali diakuinya dan berfungsinya lembaga peradilan adat dan eksitensinya sesuai dengan perkembangan zaman Demikian juga dalam pemberdayaan arat langgai di Kabupaten Mentawai yang di dasarkan pada pasal 24 Perda Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Di Mentawai sipasisuili merupakan lembaga peradilan adat untuk menangani kasus pelanggaran atau norma hukum adat khususnya tindak pidana perkosaan sebagai delik adat.

Actions (login required)

View Item