PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PAINAN

Liando, Dhanny (2008) PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PAINAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PAINAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (320Kb) | Preview

Abstract

Penerapan hukum pidana itu akan menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada masalah kebebasan, selanjutnya untuk keperluan pemeriksaan perkara pidana pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat melakukan penahanan. Atas permintaan tersangka atau terdakwa aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Berdasarkan syarat yang ditentukan diatur dalam Pasal 31 KUHAP dan pasal 35, pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan hukum acara pidana. Wewenang yang diberikan oleh Undang-undang terhadap aparat penegak hukum harus digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya permohonan penangguhan penahanan tidak demikian saja diberikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang mengabulkan penangguhan penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa telah memenuhi persyaratannya yang telah ditentukan melainkan faktor jaminan itu baik berupa orang atau uang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan dari pada peryaratan lain yang diatur oleh undang-undang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pertimbangan aparat penegak hukum dalam pemberian penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa dan pelaksanaan pemberian jaminan dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa serta pengaturan penangguhan penahan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara pidana diwilayah hukum pengadilan negeri Painan.

Actions (login required)

View Item