PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA SELATAN

Amri, Siska (2008) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA SELATAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA SELATAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (355Kb) | Preview

Abstract

Perdagangan manusia adalah netuk modern dari perbudakan manusia, yang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan manusia ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, serta jaringan pelaku yang memiliki jangkauan operasi yang tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Pengaturan te�ntang perdagangan manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan ancaman hukuman yang cukup rendah terhadap pelaku dan tidak ada ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban sebagai pihak yang menderita kerugian. Kekurangan pada KUHP ini tertutupi dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan sanksi pidana yang lebih besar daripada yang diatur dalam KUHP dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban.

Actions (login required)

View Item