PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN KEKUASAANNYA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA PRESIDEN PASCA PERUBAHAN uNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pratino, Emriko (2008) PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN KEKUASAANNYA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA PRESIDEN PASCA PERUBAHAN uNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN KEKUASAANNYA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA PRESIDEN PASCA PERUBAHAN uNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (536Kb) | Preview

Abstract

Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang drastis terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan rakyat, salah satunya kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Ketentuan tentang Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang terdapat dalam pasal 20 ayat (l) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan yang berbunyi"Dewan Perwakilan rakyat memgang kekuasaaan membentuk undang-undang" . Bunyi ketentuan yang terdapat dalam pasal 20 ayat (l) tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang- undang selanjutnya. Berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang maka, penulis merumuskan menjadi dua permasalahan yaitu, bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam melaksanakan kekuasaannya membentuk Undang-Undang Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimanakah Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, guna memperoleh data skunder melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membehtuk undang-undang semakin terlihat dibandingkan sebelumnya, sedangkan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam pembentukan undang-undang sudah "sederajat".

Actions (login required)

View Item