Ridwan,, Rahmasari (2008) PELAKSANAAN PENJAMINAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) JAKARTA. Other thesis, Fakultas Hukum..
|
PDF (PELAKSANAAN PENJAMINAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) JAKARTA)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (588Kb) | Preview |
Abstract
Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian negara. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 diantaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat Melemahnya nilai tukar rupiah Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Selain itu, untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan dan menjaga stabilitas perbankan, program penjaminan tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih wajar dan terbatas, kemudian Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada 22 September 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan (Lps). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS terhadap nasabah penyimpan agar tetap seimbang dengan stabilitas perbankan, bagaimana sistem jaminan yang digunakan oleh LPS terhadap nasabah penyimpan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penulis melihat dan meneliti bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat LPS yang berwenang dalam pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS serta itudi dokumen. Pengolahan data dilakukan secara editing, karena tidak semua hasil wawancara dimasukan, tapi hanya data yang diperlukan oleh penulis saja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan yang digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan adalah sistem penjaminan yang relatif, namun harus diartikan secara positif. Maksudnya adalah selama simpanan milik nasabah penyimpan itu memiliki dokumen yang jelas atau menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat maka simpanan itu akan tetap dibayarkan. Lain halnya apabila terjadi penyimpangan seperti simpanan nasabah itu tidak tercatat pada bank tapi masuk dalam rekening pribadi pengurus bank tersebut, maka simpanan itu tidak akan dijamin oleh LPS. Mengenai pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah penyimpan dilakukan dalam dua cara yaitu: terhadap nasabah penyimpan pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pada nasabah yang berbadan hukum seperti, CV, PT, pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke rening nasabah melalui bank pembayar. Tetapi, pada umumnya cara pembayaran terhadap simpanan nasabah penyimpan dilakukan secara tunai.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 25 Mar 2011 20:58 |
Last Modified: | 10 Oct 2011 09:18 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9332 |
Actions (login required)
View Item |