PROSES PELAKSANAAN INVESTASI DALAM NEGERI DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Pratama, Prisa Eko (2008) PROSES PELAKSANAAN INVESTASI DALAM NEGERI DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PROSES PELAKSANAAN INVESTASI DALAM NEGERI DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (471Kb) | Preview

Abstract

Penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut maka semua undang-undang terdahulu yang mengatur Penanaman Modal (Undang-Undang No.1/1967 jo Undang- Undang No.11/1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6/1968 jo Undang-Undang No.12/1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri), dinyatakan tidak berlaku. Ironinya, (undang-undang ,yang menjadi sumber hukum telah dinyatakan tidak berlaku, tapi aturan pelaksana undang-undang tersebut masih dipakai hingga saat ini, walaupun bertentangan dengan jiwa undang-undang baru itu sendiri. Salah satu aturan pelaksana yang masih tetap dipakai adalah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan pMDN. Guna memahami permasalahan lebih jelas, penulis meneliti permasalahan sebagai berikut : Pertama, Bagaimana proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kedua, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Data skunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemberian izin dan persetujuan prinsip dalam proses pelaksanaan investasi dalam negeri di Sumatera Barat dilakukan oleh BKPM Pusat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri Investasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh dunia investasi Sumatera Barat, secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu kendala eksternal, seperti : faktor lingkungan bisnis, masalah hukum, faktor keamanan dan juga adanya peraturan- peraturan setingkat perda yang turut mendistorsi kegiatan investasi di Sumatera Barat. Kendala internal, seperti : kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atag lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan dana/pembiayan, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham

Actions (login required)

View Item