PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDD DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

ILHAMCAN , PRI (2008) PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDD DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA PENGADAAN WEBSITE TVRISUMBAR.COM OLEH CV. ANGGA ALGECINDD DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (540Kb) | Preview

Abstract

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penemuan-penemuan baru yang terjadi semakin mempersempit jarak ruang dan waktu untuk dapat diketahuinya sebuah informasi secara tepat akurat dan cepat bahkan langsung dari sumbernya. Website. adalah salah satu media infarmasi yang menggunakan fasilitas internet yagg paling banyak digunakan baik oleh suatu badan hukum, media dan masyarakat untuk mendapatkan atau menyebarkan data-data dan informasi. Dengan segala kemudahan yang dimiliki dari website, TVRI Sumatera Barat sebagai badan hukum yang dimiliki oleh penrerintah di bidang penyiaran tertarik dan berkeinginan menggunakan website sebagai media dalam penyampaian dan pencarian informasi kepada masyarakat, Maka dalam pengadaannya TVRI Sumbar melakukan Perjanjian Perintah Kerja dengan CV. Angga Algecindo dalam pembuatan dan pengadaan website. Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan sripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian perintah kerja pengadaan website antara TVRI Sumbar dan CV.Angga Algecindo, apa saja hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian, dan apa saja hambatan yang ditemui serta penyelesaiannya oleh kedua pihak di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan secara kualitatiF yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan kumpulan dari hasil yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian perintah kerja pengadaan website dilaksanakan sesuai Kepres No.16 Tahun 1994 jo Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penunjukan pihak Cv.Angga Algecido dilakukan dengan penunjukan langsung.

Actions (login required)

View Item