Amabila, Fedora (2008) PELAKSANAAN PP NO.45 TAHUN I990 TENTANG PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA HAK ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDY DI PENGADILAN AGAMA SOLOK). Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (PELAKSANAAN PP NO.45 TAHUN I990 TENTANG PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA HAK ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDY DI PENGADILAN AGAMA SOLOK))
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (548Kb) | Preview |
Abstract
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan unfuk membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dasar hukumnya terdapat pada pasal I UU No.l Tahun i974. Namun biasanya dalam perkawinan akan menimbulkan perselisihan antara suami istri yang dapat berakhir dengan perceraian. Disini perceraian juga tidak luput dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Yang mana di dalam setiap perceraian akan menimbulkan hak terhadap istri dan anak yang harus diberikan oleh suami. Dalam mengurus permohonan perceraian seorang pegawai negeri sipil harus mempunyai surat ijin permohonan cerai terlebih dahulu dari atasannya. Jika telah memperoleh surat ijin itu barulah permohonan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan. Adapun masalah yang diangkat : 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari peraturan pemerinyah nomor 45 tahun 1990 dalam rnengatur perceraian Pegawai negeri Sipil di Kota Solok . 2. Bagaimana pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok. 3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil di Solok dalam mengajukan perceraian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ke Pengadilan Agama dan Badan Kepegawaian Daerah Solok dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan PP no.45 tahun 1990 tentang perceraian bagi pegawai negri sipil serta hak istri dan anak setelah perceraian ( study di pengadilan agama solok )". Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa peraturan pernerintah nomor 45 tahun 1990 yang menjadi acuan dalam perceraian pegawai negri sipil ini sudah terlaksana sesuai dengan yang terjadi di Solok.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 28 Mar 2011 08:34 |
Last Modified: | 27 Sep 2011 06:12 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9418 |
Actions (login required)
View Item |