KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA FADANG

NOVELINA, DELLA (2008) KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA FADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA FADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (526Kb) | Preview

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya diberi kewenangan oleh Negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan, yang harus dituliskan dalam suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 15 ayat (l) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui akta otentik, dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak bahwa telah diadakannya suatu hubungan hukum. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya kebenaran dalam akta Notaris tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti lain. Mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT), telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa PT didirikan dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Maka dalam hal ini, menjadi kewenangan Notarislah dalam pembuatan akta otentik pendirian PT tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian PT di kota Padang, bagaimanakah prosedur dalam pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah cara untuk mengatasinya, serta apa saja klausula atau muatan Akta Pendirian PT oleh Notaris- Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan mempelajari prakteknya dalam masyarakat dan mengkaitkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh di lapangan baik dengan wawancara maupun studi dokumen dianalisa deirgan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasit penelitian yang Penulis lakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal pendirian PT menunrt keten{uan Undang-undang, Notarislah yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentiknya dan harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelancaran pembuatm akta pendirian, maka para pendiri harus melakukan pngecekan terhadap nama PT yaang akan didirikan, untuk memastikan nama PT tenebut belum ada. Selain itu, para pihak harus benar-benar mengerti seluk-beluk tentang PT mulai dari pendiriannya. Dan mengenai klausula atau muatan akta pndirian PT oleh Notaris, memuat Anggaran Dasar yang kerangkanya telah distandarkan oleh Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Actions (login required)

View Item