Repository Universitas Andalas

PERANAN BADAN KOORDINASI PR0MOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) DALAM MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI INVESTASI DIATAS TANAH ULAYAT (STUDI DI KOTA PADANG KELURAHAN LUBUAK KILANGAN)

RHAMA, RHAMA (2008) PERANAN BADAN KOORDINASI PR0MOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) DALAM MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI INVESTASI DIATAS TANAH ULAYAT (STUDI DI KOTA PADANG KELURAHAN LUBUAK KILANGAN). Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF (PERANAN BADAN KOORDINASI PR0MOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) DALAM MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI INVESTASI DIATAS TANAH ULAYAT (STUDI DI KOTA PADANG KELURAHAN LUBUAK KILANGAN)) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (675Kb) | Preview

Abstract

Dengan mengacu kepada Undang-Undmrg No. 25 Tahun 2000 Tentang program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Pemerintah Sumatra Barat telah membentuk badan Koordinasi Promosi Penanaman modal Daerah Propinsi Sumatra Barat yang dibentuk berdasarkan PERDA Nomor. 6 Tahun 2001 dengan tugas pokoknya membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pernerintah Propinsi di Bidang Penanaman Modal Daerah. Serta dengan keluarnya Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 036 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah propilsi Sumatra Barat yang salah satunya mengenai perizinan. Sesui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta pembahannya dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 membawa implikasi terjadinya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Propinsi, dimana titik bsrat pelaksanaan otonomi berada pada masing-masing Kabupaten/Kota. Mengenai penetapan lokasi investasi diatas tanah ulayat adalah merupakan suatu cara kerja pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat pada suatu ulayat tertentu baik apa yang ada diatas maupun dibawah tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini tanah ulayat di minangkabau dapat diusahakan oleh siapa saja sepanjang sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di suatu daerah, dengan berdasarkan falsafah adat "kaladang babungo ampiang, karimbo babungo kayu, ka hutan bapanciang alas" kangalau babungo guo, kalawik babungo karang, katambang babungo ameh, hak danciang pangaluaran.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: KREATIF zulka hendri
Date Deposited: 28 Mar 2011 08:33
Last Modified: 04 Oct 2011 02:07
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9422

Actions (login required)

View Item View Item