PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUMUM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat)

Martin, Noviendo (2008) PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUMUM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUMUM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (523Kb) | Preview

Abstract

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam perwujudan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan koperasi sebagai badan hukum telah membawa perubahan- perubahan ke arah yang lebih maju. Dimana dengan berpedoman kepada Undang- undang no. 25 tahun 1992, koperasi terus mengembangkan potensinya ke arah usaha yang tebih besar, melalui perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham dan keterkaitan dengan usaha negara dan swasta Hingga akhirnya hakikat dari pada koperasi sebagai wadah perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diungkapkan di atas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah; (l) Bagaimana proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubemur Propinsi Sumatera Barat (2) Mengapa koperasi harus berbadan hukum, dan apa saja manfaat yang diperoleh koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas pengakuan badan hukum tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini bertujuan (l) Untuk mengetahui proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Guberus berbadan hukum, dan apa saja manfaat yang diperoleh koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas pengakuan badan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekaan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah koperasi, khususunya koperasi Pegawai Kantor Gubemur Propinsi Sumatera Barat dihubtrngkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari peirelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa broses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubemur Propinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994. Peraturan Pemerintah no 4 tahun 1994 ini merupakan pelaksanaan penyesuaian terhadap Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasiaru di mana penyesuaian terrebut dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembentukan koperasi, pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Actions (login required)

View Item