EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)

Z. , Riosalza. (2008) EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (601Kb) | Preview

Abstract

Pada akhir-akhir ini semakin banyak kritikan-kritikan terhadap kineda peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Perkernbangan masyarakat, perdagangan dan industri semakin lama semakin kompleks, sehingga menghendaki adanya institusi yaig dapat menangani sengketa secara cepat. Penyelesaian sengketa di Pengadilan disamping lamban, juga manat dan memboroskan energi, waktu dan rrang, sedangkan dunia bisnis menghendaki efisisnsi, {erahasian serta lestarinya hubungan kerjasama antara pedagang sehingga pada prinsipnya menghendaki penyelesaian sengketa melalui win-win solusion. Semenjak keluarnya PERMA Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang bersengketa dapat memakai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan cepat melaui cara mediasi dengan bantuan mediator. Proses secara mediasi ini cukup cepat, yakni selama 20 (dua puluh) hari semenjak para pihak sepakat melalui mediasi, maka perkara tersebut harus putus. Berdasarkan kenyatan diatas, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan. Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri padang, apakah yang menjadi penghambat mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang. Dalampenulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Berdasarkin hasil penelitian, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padang belum efektif, hal ini terlihat pada tahun 2004 - 2006 dari 356 perkara tidak satupun yang diputus secara mediasi. Yang menjadi penghambat mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang adalah dimana para hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediasi sudah pindah seluruhnya, sehingga para hakim yang ada saat ini tidak bisa melaksanakan mediasi, karena tidak mengetahui proses dan tahap mediasi, dan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari hakim untuk menerapkan mediasi, serta tidak tersedianya ruangan untuk mediasi di pengadilan. Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini perlu adanya publikasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang Alternatif penyelesaian Sengketa kusunya tentang PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003, tinjauan ulang terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang wajib mediasi dan perlunya sertifikasi mediator, dan Pemberian sanksi kepada Ketua Pengadilan yang belum menerapkan proses mediasi, seperti yang dianjurkan dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003.

Actions (login required)

View Item