PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI DALAM TIDAK PIDANA ILLEGAL LOGING OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG.

OKTAVANI. , SALMAH (2008) PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI DALAM TIDAK PIDANA ILLEGAL LOGING OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF ( PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI DALAM TIDAK PIDANA ILLEGAL LOGING OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (519Kb) | Preview

Abstract

Illegal logging merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup bidang kehutanan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak yang bersifat multidimensi, baik yang menyangkut aspek sosial budaya ekonomi, politik, ekologi maupun aspek penegakan hukum yang tidak terlepas dari kerja para penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun eksekusi putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan beberapa tindakan upaya paksa untuk kepentingan pemeriksaan. Salah satu tindakan upaya paksa itu adalah penyitaan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Poltabes Padang dan tindakan pengamanan terhadap bamg bukti hasil sitaan tersebu! serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik di Poltabes Padang dalam melakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti dalam tindak pidana illegal logging. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang melihat langsung praktik penerapan undang-undang oleh instansi penegak hukum yaitu Poltabes Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana illegal logging pihak penyidik di Poltabes Padang masih bertindak bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Hal ini terlihat dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di RUPBASAN, tetapi penyidik di Poltabes Padang tidak memfungsikan RUPBASAN sebagaimana mestinya. Usaha penyidik untuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan tersebut juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi penyidik. Antara lain kurangnya dana perawatan dan pelaksanaan pelelangan dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kepala RUPBASAN dan Pejabat Kantor Lelang Negara. Untuk penegakan hukum kedepan maka penyidik harus melaksanakan penyitaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh RUPBASAN supaya dapat dipakai sebagai tempat penyimpanan semua barang bukti. Disamping itu penyidik harus melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Kepala RUPBASAN dan Pejabat Kantor Lelang Negara.

Actions (login required)

View Item