PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Poltabes Padang)

Dharma , Agung Eka Mulya (2008) PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (511Kb) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajamya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, di dalam pasal 50 sampai Pasal 68 Bab vI KUHAP secara terinci diatur hak tersangka dan terdakwa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penahanan terhadap tersangka di Poltabes Padang, mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penahanan di Poltabes Padang, mengetahui kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangkapadaproses penahanan di Poltabes Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan yang berlaku serta kenyataan dan praktek yang dilakukan di lapangan. Dari hasii penelitian yang dilakuan di Poltabes Padang dapat disimpulkan proses penahanan di Poltabes Padang secara garis besar telah sesuai dengan KUHAP dan memperhatikan hak-hak tersangka tersebut. Wujud dari perlindungan hak asasi yang nyata diberikan oleh penyidik yaitu dengan memberitahukan kepada tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum. Selain itu penyidik menghindari terjadinya penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka sewaktu di tahan. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan tersangka di poltabes padang, kendala- kendala tersebut adalah : ketidaktahuan tersangka akan hukum (buta hukum), ketidaktahuan tersangka akan adanya bantuan hukum gratis, rasa enggan dari tersangka ketika diperiks4 tersangka merasa tidak perlu didampingi penasehat hukum. Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar dalam melakukan penahanano penyidik lebih selektif dalam melakukan penahanan karena pertimbangan HAM dan kepentingan penyidikan, supaya KUHAP tidak hanya mengatur hak-hak tersangka, tapi juga mengatur cara bagaimana hak itu dapat direalisir. Disarankan dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan, agar: perlu digalakkan kembali penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat; perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur organisasi pengacarL agelr mereka bersedia membantu orang tidak mampu (berpegang pada prinsip bantuan hukum); perlu disosialisasikan adanya bantuan hukum bagi masyarakat awam yang tidak mampu.

Actions (login required)

View Item