PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI ( Studi Kusus di Wilayah Hukum Poltabes Padang )

lchsan, Yezi (2008) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI ( Studi Kusus di Wilayah Hukum Poltabes Padang ). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI ( Studi Kusus di Wilayah Hukum Poltabes Padang )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (498Kb) | Preview

Abstract

Dampak narkotika yang terjadi tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat atau penggunanya' tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius sehingga dapat merendahkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Undang-Undang No. 22 tahun 1997 memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal pemberanlasan tindak pidana peredaran gelap narkotika adalah suatu kewajiban kita semua, terutama bagi aparat penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, pihak Polri diberi wewenang khusus oleh negara sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dart Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri di wilayah hukum POLTABES Padang. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri di wilayah hukum POLTABES Padang, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri, dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penyidik Polri. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan penyidik Polri itu sendiri. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa petunjuk pelaksanaan yang berasal dari penyidik Polri, serta studi dokumen yang berisi data yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, di mulainya adanya laporan kejadian dan disertai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri dengan melakukan upaya paksa : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sampai pelimpahan berkas perkara ke Pemrntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan adalah kurangnya kesadaran unfirk menjadi saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik atas perbuatan pidana yang diketahuinya. Masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan penyidikan seperti keterbatasan laboratorium untuk pengecekan sampel barang bukti serta masih minimnya dana operasional untuk pelaksanaan penyidikan.

Actions (login required)

View Item