Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging) (Studi diWilayah Hukum Poltabes Padang)

SUNDARI, FITRI (2008) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging) (Studi diWilayah Hukum Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging) (Studi diWilayah Hukum Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (433Kb) | Preview

Abstract

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai pewujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tapi pada masa sekarang ini banyak orang-orang tertentu yang menebang hutan dan mengambil kayunya tanpa memenuhi prosedur 1945. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggulangi hal ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kehutanan melalui Undang-undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang kehutanan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes Padang, kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Poltabes Padang dan upaya yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di wilaydh hukum pottabej. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pelaksanaan norma hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan penerapannya didalam praktek. Sumber data yang dipakai adalah -data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancala. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses penyidikan illegal logging dilakukan oleh penyldik potri dan penyidik pegawai sipil (PPNS) Kehutanan. Dalam penyidikan tersebut, ditemukan kendala-kendata yang antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arti hutan, kurangnya koordinasi antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan serta kurangnva kerjasama masyarakat dalam mendukung proses penyidikan kasus illegal logging. Agar tidak meluainya tindak pidana illegal logging, penyidik melakukan penanggulangan melalui tindakan prefentif seperti melakukan patroli-patroli, mengadakan penyuluhan. Sedangkan tindakan represif yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana illegal logging yang diperiksa menurut hukum.

Actions (login required)

View Item