PARTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Sanggara, Ditya (2008) PARTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PARTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (527Kb) | Preview

Abstract

tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan putusan hakim yang luar biasa agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Tetapi dalam prakteknya yang menjadi masalah adalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan umum yang selalu mengecewakan. Putusan hakim tersebut sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan tersendiri, mengenai fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, melalui alat-alx bukti yang dianalisis dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan yang paling penting adalah keyakinan hakim. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, c) Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam proses pengambilan putusan pada tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum yaitu hakim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hakim mengenai tindak pidana korupsi, pidana dan pemidanaan.Itulah masalahnya kenapa hakim tidak menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena hanya putusan yang luar biasalah yang mampu meredam tindak pidana ini. Guna perbaikan kedepan maka hakim harus paham mengenai tindak pidana korupsi, pidana dan pemidanaan. Dalam hal pembuktian yang perlu ditingkatkan adalah profesionalitas dari kejaksaan, baik dalam membuat surat dakwaan maupun dalam beracara di sidang pengadilan, agar tidak ada lagi kasus korupsi yang diputus bebas, lepas, hukuman minimal, dan keluhan hakim karena kesalahan jaksa dalam merumuskan surat dakwaan. Walaupun demikian, bahwasanya tujuan penanganan perkara pidana pada dasamya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna mempertahankan kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam menjatulrkan putusan hakim tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga harus menjiwai pengabdiannya pada kepentingan umum dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat.

Actions (login required)

View Item