TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

ROZI, ROZI (2008) TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (516Kb) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia khususnya anak yang berkonflik dengan hukum belum terlihat maksimal. Hal ini bisa disebabkan pertama, dalam hal pengaturan usia anak yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang sehingga menimbulkan pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda. Sedangkan yang kedua, banyak dalam praktek aparut penegak hukum yang kurang mampu memahami peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam aspek hukum pidana di Indonesia, melakukan perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari peraturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses p*.udilun pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Melalui metode ini, penulis menitikberatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan {9ngan permasalahan aspek hukum perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Berbagai data diinventarisir, dikaji dan diuji untuk kemudian diolah secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak akan tetapi terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya KUHP, KuHPer, undang-undang Kesejahteraan Anak, undang- Undang Lembaga Pemasyarakatan, undang-undang pengadilan Anak, undang- undang HAM, undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan hak-hak anak dalam Undang-Undang tersebut masih kurang sinkronisasinya satu sama lain dalam hal pembatasan usia anak. Namuno dalam hal pengaturan substansi hak-hak anak telah lerdapat suatu upaya untuk melindungi hak-hak anak. Walaupun lahirnya Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana namun ada beberapa hal yang mengandung kelemahan dan perlu segera direvisi, diantaranya berkaitan dengan pengaturan usia anak nakal dan penyebutan anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Actions (login required)

View Item