PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK DI KOTA SAWAHLUNTO

Novita, Winda (2008) PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK DI KOTA SAWAHLUNTO. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK DI KOTA SAWAHLUNTO) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (305Kb) | Preview

Abstract

Poligami adalah perkawinan dari seseorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan. Di Pengadilan Agama Sawahlunto ditemukan beberapa kasus poligami. Poligami boleh dilakukan dengan mendapat izin dari Pengadilan, dimana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Karena ditemukannya beberapa kasus poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto inilah yang membuat penulis mengangkat topik poligami dengan tujuan untuk lebih mengetahui dengan jelas mengenai poligami. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto dan apa akibat hukum terhadap isteri-isteri dan anak dari pelaksanaan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Research). Ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang dihubungkan dengan prakteknya atau fakta di lapangan terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling yaitu penarikan sampel pada populasi tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat uraian bukan berupa angka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa alasan seorang suami melakukan poligami dikarenakan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Adapun dari hasil penelitian tersebut, ternyata perkara-perkara poligami yang telah diproses diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Islam, karena prosedurnya telah memakai petunjuk pola bindalmin dan dalam proses persidangan juga telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku UU No. 3 tahun 2003 dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item